Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI-Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Perbatasan

Kompas.com - 27/01/2012, 16:22 WIB
Muhammad Hasanudin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Konflik perbatasan yang sering terjadi di antara dua negara serumpun Indonesia-Malaysia selalu berdampak pada memanasnya situasi politik kedua negara. Untuk meminimalisasi konflik, khususnya pada wilayah perbatasan yang masih dalam perundingan, Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang pedoman umum (common guidelines) penanganan masalah keamanan laut oleh aparat keamanan laut kedua negara di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/1/2012).

Kesepakatan bersama ini lebih menekankan pada masalah taktis operasional di lapangan antaraparat keamanan laut kedua negara dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah perundingan atau overlapping claim maritime areas Indonesia-Malaysia. Kesepakatan ini sangat penting demi kenyamanan dan kesejahteraan nelayan dalam beroperasi di wilayah yang batas lautnya belum ditentukan.

"Masih ada titik-titik koordinat tertentu yang masih dalam perundingan penyelesaian masalah perbatasan. Dengan common guidelines ini, bagaimana kita menghindarkan konflik-konflik kecil, kesalahpahaman, menghindarkan tindakan yang tidak pada tempatnya sehingga tidak membawa dampak secara nasional hingga melibatkan kedua kepala negara," ujar Menko Polhukham Djoko Suyanto, sebelum penandatanganan MoU pada siang tadi.

Setelah penandatanganan ini, kedua belah pihak diharapkan segera mensosialisasikannya sampai jajaran operasional di bawahnya sehingga bisa melakukan tindakan yang sama demi menjaga hubungan baik kedua negara.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo, yang bertindak sebagai wakil Indonesia. Sementara itu, dari pihak Malaysia diwakili Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Dato Mohammed Thajudeen Abdul Wahab. Kesepakatan ini efektif pada bulan Januari tahun 2012 dan akan berlangsung selama lima tahun ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com