Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minggu Ini, KPK Limpahkan Berkas Nazaruddin

Kompas.com - 08/11/2011, 16:09 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi dalam minggu ini akan melimpahkan berkas M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan, berkas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu saat ini dinyatakan lengkap. "Sudah selesai (berkasnya). Kemungkinan dalam minggu ini, tetapi pastinya akan ditentukan besok," ujar Busyro seusai menghadiri acara peluncuran bukunya Busyro Muqqoddas: Penyuara Nurani Keadilan di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (8/11/2011).

Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap Rp 4,3 miliar terkait proyek pembangunan wisma atlet untuk sarana SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, yang menelan biaya Rp191 miliar.

Posisi Nazaruddin dianggap memegang peranan penting dalam proyek tersebut. Ia diduga mengetahui aliran dana proyek pembangunan itu baik di partai maupun di DPR.

Menurut Busyro, KPK akan menyelesaikan perkara Nazaruddin dalam kasus wisma atlet terlebih dulu. Untuk melimpahkan kasus mantan anggota Komisi III DPR lainnya, KPK masih menghimpun beberapa keterangan saksi-saksi dan bukti yang sudah diperoleh tim penyidik KPK.

"Dalam minggu ini untuk Wisma Atlet dulu. Habis itu menyusul untuk kasus yang lain kalau berkas-berkasnya sudah cukup," kata Busyro.

Selain menetapkan Nazaruddin, KPK juga sudah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, antara lain anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris. Keduanya dianggap telah menyuap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram sebesar Rp 3,2 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com