"Reshuffle" Masih Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan?

KOMPAS.com - Dalam hitungan hari, usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memasuki tahun ketiga. Sejak September silam, Presiden telah menjanjikan penataan kembali susunan Kabinet Indonesia Bersatu II agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Presiden menginginkan perubahan fundamental selama tiga tahun sisa pemerintahan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Presiden ingin, ketika pemerintahannya tepat memasuki tahun ketiga pada 20 Oktober 2011, Indonesia telah memiliki jajaran menteri baru yang lebih solid, kapabel, dan kompeten melakukan tugas negara. Maka itu, sejak awal Oktober, Presiden, mengutip keterangan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, telah melewati masa yang hening, bening, terisolasi, eksklusif, dan steril, bersama Wakil Presiden Boediono terkait rencana penataan kembali kabinet. Keduanya pun melakukan serangkaian proses reshuffle, termasuk simulasi dan finalisasi nama-nama menteri.

Singkat cerita, pada pertengahan pekan silam, Presiden dikatakan telah merampungkan proses simulasi dan finalisasi susunan kabinet menteri. Maka, sejak Kamis (13/10/2011), Presiden memulai serangkaian pemanggilan calon wakil menteri dan calon menteri. Namun, hingga kini, perubahan kabinet baru sebatas penambahan dan pergeseran calon wakil menteri.

Sementara itu, Presiden terkesan berhati-hati mengotak-atik susunan kabinet menterinya. Sejak Jumat (14/10/2011), rencana pemanggilan calon menteri berkali-kali mengalami pembatalan. Hingga Minggu (16/10/2011), Presiden belum memanggil para calon menteri.

Sikap hati-hati ini tercermin ketika Presiden mengatakan bahwa dirinya perlu menjelaskan alasan, tujuan, dan latar belakang penataan kabinet kepada pimpinan parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Hal ini disampaikan Presiden seraya menekankan bahwa dirinya sadar bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif yang diatur Konstitusi.

"Ada yang mengatakan bahwa Presiden bisa mengangkat siapa saja. Dalam real politics, tentu tidak benar seperti itu. Kita berkoalisi. Di negara mana pun, ada etika koalisi. Ada kewajiban yang kita jalankan berkaitan dengan koalisi ini," kata Presiden seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Kamis (13/10/2011).

Kehati-hatian Presiden juga terasa ketika Partai Keadilan Sejahtera mengancam keluar dari koalisi jika salah satu menterinya dikeluarkan dari kabinet menteri. Partai dakwah ini pun membahas posisi akhir mereka di koalisi pada rapat pimpinan nasional pada 14-15 Oktober di Jakarta. Daniel mengatakan, PKS pada akhirnya menginformasikan sikap akhir PKS terkait koalisi. Sepanjang 14-15 Oktober kemarin, Presiden tak memanggil satu calon menteri pun.

Daniel berulang kali mengatakan, dalam melakukan reshuffle, Presiden menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai pertimbangan utama. Sementara itu, alasan politik adalah pertimbangan kesekian.

Namun, secara terpisah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah dan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, memandang perombakan kabinet sebagai alat transaksi politik belaka. Presiden dinilai tidak memiliki komitmen untuk berbuat demi kepentingan rakyat. Tidak adanya keberanian menciptakan kabinet yang profesional, kata Iberamsjah, menunjukkan Yudhoyono hanya mengamankan diri sampai 2014. Partai politik, kata Haryadi, sangat berkepentingan dengan posisi di kabinet sebab terkait akses sumber pendanaan partai.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Hasrullah, menilai, perombakan kabinet pun semakin jauh dari efisiensi birokrasi pemerintahan.

Rencana perombakan kabinet tersebut, menurut mantan Ketua MPR Amien Rais, takkan menunjukkan banyak perubahan wajah kabinet. Ia sepakat perombakan kabinet terkesan sebagai bagi-bagi kekuasaan kepada partai koalisi.

Masih belum ada kejelasan akan dibawa kabinet Indonesia Bersatu II. Benarkah Presiden benar-benar secara independen ingin meningkatkan kinerja kabinetnya atau sekadar masih bagi-bagi kekuasaan?