Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Kritik Balik Istana

Kompas.com - 14/10/2011, 22:49 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengkritik balik sikap Istana yang terkesan reaksioner terhadap kritikannya tentang penanganan perbatasan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Megawati, ia tak mau berdebat kosong. Pemerintah disarankan untuk melihat langsung kenyataan di lapangan, apakah betul terjadi pelanggaran kedaulatan oleh negara tetangga.

Menurut Megawati, ia tidak senang berdebat kosong. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam mengatur wilayah bukan semudah negara daratan seperti di Eropa, Amerika, atau Australia. "Itu jelas hanya batas lingkar luarnya," kata Megawati di Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Sebelumnya, Megawati saat berbicara di Mega Institute, Rabu lalu, menyatakan pemerintah saat lembek menghadapi pencaplokan wilayah di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat,oleh Malaysia.

Kritikan Megawati kemudian ditanggapi pihak Istana, oleh staf khusus Presiden Heru Lelono, yang mengatakan Presiden Yudhoyono pernah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era kepresidenan Megawati sehingga tahu betul penanganan soal perbatasan.

Megawati mengatakan, seharusnya pemerintah saat ini memprioritaskan persoalan penanganan perbatasan. Pemerintah juga harus punya peta yang jelas terkait koordinat-koordinat batas Indonesia dengan negara lain.

"Sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran pada suatu saat maka dengan mudah kita menunjukkan kepada mereka yang melakukan hal itu atau pada dunia luar bahwa wilayah kedaulatan kita sudah dilanggar. Itu adalah substansinya," kata Megawati.

Ia menyarankan, daripada berdebat soal perbatasan, pemerintah sebaiknya datang langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata, apakah telah terjadi pergeseran patok perbatasan atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com