SBY Tak Campuri Konflik Internal UI

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan tak akan mencampuri kisruh internal di Universitas Indonesia.

Namun, Presiden mengetahui dua orang anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, saat ini menjadi penegah dalam kisruh internal tersebut.

"untuk menenangkan atau mendamaikan ketegangan di mana pun, termasuk institusi pendidikan, tentu perlu upaya-upaya agar tidak kontraproduktif," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/9/2011).

Julian menegaskan, Presiden tidak akan mencampuri urusan internal UI terkait pemberian gelar doctor honoris causa. "Pemberian doctor honoris causa oleh sebuah institusi perguruan tinggi adalah keputusan intern dari perguruan tinggi tersebut," sambung Julian.

Seperti diwartakan, pemberian gelar doktor kehormatan kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud oleh Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan internal UI.

"Sebagai orang UI, saya malu," tegas Prof Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (26/8/2011) pagi.

"Duka kita atas pemancungan Ruyati belum cair, lalu akademisi memberi gelar doktor kehormatan atas nama kemanusiaan. Ini maksudnya apa?" sergah guru besar bidang hukum UI itu.

Pakar komunikasi UI, Ade Armando, mengatakan, pemberian gelar itu memprihatinkan dan mengabaikan nurani bangsa karena sang raja tak punya prestasi apa pun dalam tiga kriteria yang dikemukakan Rektor UI, yakni bidang perdamaian global, kemanusiaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Arab Saudi memiliki catatan sangat buruk dalam hal perlindungan atas hak-hak asasi manusia, tidak memiliki catatan membanggakan dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan, dan bahkan dikenal sebagai pendukung penyebaran ajaran Islam yang eksklusif, tidak toleran, dan anti-keberagaman," tandas Ade.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, menambahkan, "Secara pemikiran keislaman, dalam 10 dekade terakhir ini tak ada pemikiran moderat yang dicetuskan ulama Saudi."