Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Perbaiki Laptop di Mal

Kompas.com - 14/07/2011, 10:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Misbakhun kedapatan jalan-jalan di pusat perbelanjaan Ratu Plaza di Jakarta, Rabu (13/7/2011). Kuasa hukum Mizbakhun, Parluhutan Simanjuntak, membenarkan bahwa benar kliennya yang dikabarkan pergi ke tempat tersebut. Misbakhun, kata Parluhutan, pergi ke mal untuk memperbaiki laptopnya.

"Benar itu memang Pak Misbakhun yang ke Ratu Plaza. Beliau mau memperbaiki laptopnya, jadi pergi ke sana dan sempat makan di Rice Bowl. Saya kemarin langsung ketemu beliau dan konfirmasi," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2011).

Ia menuturkan, Misbakhun memang diperbolehkan keluar dari penjara untuk bekerja karena mendapat asimilasi. Setelah itu, kliennya harus kembali ke Rumah Tahanan Salemba. "Beliau mendapat asimilasi dan bekerja di PT Bara Prima Energi membantu di bagian keuangan," imbuh Luhut.

Seperti diketahui, Misbakhun divonis dua tahun penjara oleh MA saat sidang kasasi kasusnya. Ia terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen pendukung L/C fiktif. Sebelum itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis satu tahun penjara atas perkaranya. Namun, dalam sidang banding Pengadilan Tinggi Jakarta, majelis hakim memvonisnya dua tahun yang diperkuat dalam sidang kasasi.

Politisi PKS itu ditahan sejak April 2010 saat kasus ini disidik oleh Bareskrim Polri. Izin asimilasi menurut Parluhutuan diberikan karena terpidana sudah menjalani separuh masa tahanannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com