Istana: Migrant Care Berlebihan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menilai, pernyataan Migrant Care adalah hal yang berlebihan dan tidak proporsional. Migrant Care mengatakan, eksekusi mati terhadap Ruyati binti Satubi, TKW Indonesia asal Arab Saudi, membuat pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Konferensi Ke-100 Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Geneva, Swiss, lenyap.

"Pidato Presiden di Geneva tidak bisa dilihat secara parsial. Apa yang disampaikan Presiden di hadapan komunitas internasional di Konferensi Ke-100 ILO mendapat respons positif," kata Julian ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (19/6/2011).

Julian juga meminta Migrant Care turut memberikan kontribusi positif terkait hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah sangat terbuka atas rekomendasi dan usulan dari pihak mana pun.

"Pemerintah akan bersikap serius terhadap apa yang menimpa Ruyati," kata Julian.

Presiden, ketika di Geneva, di antaranya mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia berharap agar konvensi kali ini dapat memberikan rekomendasi bagi negara pengirim dan negara tujuan untuk melindungi para buruh migran.

"Kami telah mengembangkan perjanjian dengan negara tujuan untuk menjamin hak-hak buruh migran dihormati dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, Migrant Care mengatakan, eksekusi terhadap Ruyati adalah bentuk keteledoran pemerintah melakukan diplomasi. Eksekusi mati ini adalah bukti pidato Presiden SBY pada sidang ILO Ke-100 pada 14 Juni 2011 mengenai perlindungan PRT migran di Indonesia hanya buaian.

"Dalam pidato itu, Presiden SBY menyatakan, di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya. Tentu saja, pidato ini menyejukkan dan menjanjikan. Namun, buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika hari Sabtu (18 Juni 2011), muncul berita di banyak media asing. Mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung terhadap Ruyati binti Satubi, PRT migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia," tulis Migrant Care, dalam rilisnya, Minggu (19/6/2011).

Peristiwa ini, menurut Migrant Care, jelas memperlihatkan apa yang dipidatokan Presiden SBY di ILO tidak sesuai dengan realitas. Dalam soal hukuman mati terhadap PRT migran dan warga negara Indonesia di luar negeri, diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul.

"Di Arab Saudi, ada sekitar 23 warga negara Indonesia (mayoritas PRT migran) menghadapi ancaman hukuman mati. Kasus terakhir yang muncul ke permukaan adalah ancaman hukuman mati terhadap Darsem. Dalam kasus ini Pemerintah Indonesia lebih berkonsentrasi dalam pembayaran diyat (uang darah) ketimbang melakukan advokasi litigasi di peradilan maupun diplomasi secara maksimal," kecam Migrant Care.

Eksekusi mati terhadap Ruyati, menurut Migrant Care, merupakan bentuk keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia. Dalam kasus ini, publik tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia.

"Keteledoran ini juga pernah terjadi pada kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, PRT migran Indonesia asal Cianjur yang juga tidak pernah diketahui oleh publik sebelumnya. Bahkan, hingga kini jenazah Yanti belum bisa dipulangkan ke Tanah Air atas permintaan keluarganya," papar Migran Care.

Terkait kasus Ruyati, sebenarnya Migrant Care telah menyampaikan perkembangan kasus ini ke Pemerintah Indonesia sejak Maret lalu. Namun, tidak pernah ada tindak lanjut dari pemerintah.