Panja Kasus Andi Nurpati Layak Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai rencana Komisi II DPR untuk membentuk panitia kerja kasus Andi Nurpati layak didukung. Namun, jika hanya mematok panitia kerja tersebut sekadar mengusut dugaan adanya pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal itu terlalu sempit.

Pasalnya, menurut Ray, Komisi II seharusnya memperluas ruang penyelidikan yang tidak hanya terkait dengan surat palsu, tetapi juga dengan dugaan maraknya kursi haram di DPR dan DPRD. "Jadi, panitia kerja (panja) dibutuhkan untuk membereskan adanya tindakan wakil rakyat palsu dan dengan sendirinya mencari tahu mengapa modus penggelapan suara dana hasil pemilu sangat marak dilakukan, khususnya oleh penyelenggara pemilu," ujar Ray kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (15/6/2011).

Dengan mengungkap praktik-praktik jahat tersebut, lanjut Ray, Komisi II sekaligus dapat menyusun langkah-langkah sistematik untuk mengurangi tindakan serupa melalui revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang digodok. "Dengan begitu, kita dapat menyelamatkan tujuan dan arti penting pelaksanaan pemilu. Ini karena hanya mereka yang mendapat mandatlah yang berhak dapat kursi di DPR," katanya.

Namun, Ray menilai kasus Andi Nurpati ini sudah terang benderang. Menurutnya, pengusutan tuntas kasus tersebut hanya tinggal mendorong pihak kepolisian untuk segera menempuh langkah hukum yang pasti.

Adapun jika polisi tetap mangkir dalam proses penyelidikan atas laporan Ketua Mahkamah Konstitusi (Ketua MK) Mahfud MD tersebut, maka Panja DPR dapat dibentuk bukan untuk memastikan adanya pidana surat palsu, melainkan mencari tahu penyebab dan faktor yang membuat pihak kepolisian terkesan enggan menangani kasus tersebut.

"Tentu dalam hal ini Komisi III yang paling tepat. Oleh karena itu, inisiatif Komisi II layak didukung untuk panja kursi haram. Tentu ini lebih penting dan signifikan," katanya.

Pembentukan panja ini dilatarbelakangi atas laporan Ketua MK Mahfud MD kepada kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen MK yang dilakukan oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, pada 2010. Andi ketika itu diduga memalsukan putusan MK tahun 2009 atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Saat itu, Andi Nurpati belum masuk sebagai anggota pengurus di Partai Demokrat.