Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Laporan Keuangan Polri 2010 WTP

Kompas.com - 14/06/2011, 14:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Laporan keuangan Polri tahun 2010 dinilai Wajar Tanpa Pengecualian  dengan paragraf penjelasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan itu sama dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2009.

"Tahun 2010 Polri tetap mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan paragraf penjelasan," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo saat menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2010 di Mabes Polri, Selasa
(14/6/2011).

Pengumuman hasil pemeriksaan itu disambut riuh tepuk tangan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna, dan para pejabat Polri yang hadir.

Hadi menjelaskan, hasil itu diberikan setelah laporan keuangan Polri memenuhi empat syarat, yakni tata pengelolaan keuangan sesuai standar akutansi, sistem pengendalian internal memadai, patuh pada perundang-undangan. "Terakhir keterbukaan data telah memadai," kata Hadi.

Hadi mengatakan, maksud penilaian dengan paragraf penjelasan karena adanya sedikit masalah pencatatan soal penerimaan negara bukan pajak dalam laporan keuangan. Laporan keuangan Polri itu, kata dia, adalah salah satu laporan yang mendapat nilai tertinggi dibanding dengan lembaga negara lain.

Ada empat penilaian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan, yakni WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan yang paling rendah Tidak Wajar (TW).

Hadi memberi contoh penilaian WDP terhadap Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Badan Pertahanan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun penilaian TMP diberikan kepada Kementerian Kesehatan.

Menanggapi hasil itu, Kapolri mengatakan, "Dengan penilaian ini menjadikan semangat untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sehingga bagian dari kami sebagai aparat yang bersih, bebas KKN. Itu yang jadi komitmen kami."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com