Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepentingan Australia Rangkul Indonesia

Kompas.com - 13/06/2011, 16:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Australia menilai Indonesia sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas keamanan diantaranya keamanan laut. Maraknya kasus penyelundupan imigran gelap dari Asia Selatan dan Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia menjadi salah satu alasan utama dari Australia untuk tetap menggandeng indonesia sebagai mitra penting.

Salah satu bentuk kerjasama ini adalah dengan adanya pengiriman perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Australia untuk studi manajemen keamanan selain pemberian penghargaan pada alumni yang pernah mengikuti studi. Penghargaan diantaranya diberikan ke Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo.

Laksda Didik Heru meraih anugerah ALUMNI AWARD IN SECURITY dari Pemerintah Australia di Jakarta Sabtu (11/6/2011).Penghargaan itu sebagai tanda penghormatan atas prestasi kepada para alumni pendidikan Australia asal Indonesia selama berkarya di bidangnya. Didik Heru Purnomo yang pada waktu itu berpangkat Kolonel Laut adalah lulusan Joint Service Staff College, Australia pada tahun 1996.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk Bakorkamla dimana sekarang saya berkarya. Ini merupakan prestasi dan sekaligus tantangan untuk berkarya lebih baik lagi,” ujar Didik Heru Purnomo. .

Terkait dengan pendidikan yang diambil di Australia pada tahun 1996 itu, Didik Heru Purnomo menjelaskan bahwa ini merupakan kursus khusus tentang manajemen atau pengelolaan strategic operational untuk tingkat panglima-panglima wilayah. Materi yang diberikan antara lain untuk bidang combat adalah pengelolaan operasional untuk komando wilayah, dan pertahanan negara  strategis, takis terkait dengan operasional non combat.

Didik Heru Purnomo menilai penganugerahan ini antara lain terkait dengan hasil kerja Bakorkamla sejak dirinya menjabat sebagai Kalakhar Bakorkamla pada April 2010. Kegiatan yang paling menonjol dan berhasil adalah Maritime Security Desktop Course (MSDC) yang diadakan pada bulan Mei lalu di Jakarta dan dihadiri oleh 10 negara regional ASEAN.

MSDC yang merupakan kerjasama antara Bakorkamla dan Border Protection Command, Australia (BPC) itu menghasilkan kesepahaman dan mutual confidence di antara negara-negara peserta. Selain itu, dijelaskannya lebih lanjut, Bakorkamla selama ini bekerjasama dengan baik dengan Australia terkait dengan isu penting di Australia termasuk di dalamnya adalah illegal migrant.

“Ketika belajar di Australia, saya telah menyoroti soal keamanan perbatasan antara Australia dan Indonesia dengan alternatif pengelolaan bersama perbatasan terkait dengan sumberdaya yang ada di dalamnya. Pada waktu itu isu yang muncul adalah illegal fishing dari Taiwan dan Timor Gap. Dalam tugas akhir, saya katakan pada waktu itu bahwa perlu dibentuk badan kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam mengelola perbatasan,” ujar mantan Kasum TNI ini.

Saat ditanya Kompas.com, Senin (13/6/2011), apakah kepentingan Australia lebih besar ketimbang Indonesia dalam menjaga perbatasan laut kedua negara, Didik menanggapinya dengan lebih menyoroti kepentingan yang bisa diambil Indonesia dari kerjasama itu.

"Kita lihat saja, masalah di perbatasan ini tidak bisa diatasi sendiri oleh Indonesia tetapi juga harus bekerjasama dengan negara tetangga seperti Australia," kata Laksdya Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com