Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepentingan Australia Rangkul Indonesia

Kompas.com - 13/06/2011, 16:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Australia menilai Indonesia sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas keamanan diantaranya keamanan laut. Maraknya kasus penyelundupan imigran gelap dari Asia Selatan dan Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia menjadi salah satu alasan utama dari Australia untuk tetap menggandeng indonesia sebagai mitra penting.

Salah satu bentuk kerjasama ini adalah dengan adanya pengiriman perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Australia untuk studi manajemen keamanan selain pemberian penghargaan pada alumni yang pernah mengikuti studi. Penghargaan diantaranya diberikan ke Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo.

Laksda Didik Heru meraih anugerah ALUMNI AWARD IN SECURITY dari Pemerintah Australia di Jakarta Sabtu (11/6/2011).Penghargaan itu sebagai tanda penghormatan atas prestasi kepada para alumni pendidikan Australia asal Indonesia selama berkarya di bidangnya. Didik Heru Purnomo yang pada waktu itu berpangkat Kolonel Laut adalah lulusan Joint Service Staff College, Australia pada tahun 1996.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk Bakorkamla dimana sekarang saya berkarya. Ini merupakan prestasi dan sekaligus tantangan untuk berkarya lebih baik lagi,” ujar Didik Heru Purnomo. .

Terkait dengan pendidikan yang diambil di Australia pada tahun 1996 itu, Didik Heru Purnomo menjelaskan bahwa ini merupakan kursus khusus tentang manajemen atau pengelolaan strategic operational untuk tingkat panglima-panglima wilayah. Materi yang diberikan antara lain untuk bidang combat adalah pengelolaan operasional untuk komando wilayah, dan pertahanan negara  strategis, takis terkait dengan operasional non combat.

Didik Heru Purnomo menilai penganugerahan ini antara lain terkait dengan hasil kerja Bakorkamla sejak dirinya menjabat sebagai Kalakhar Bakorkamla pada April 2010. Kegiatan yang paling menonjol dan berhasil adalah Maritime Security Desktop Course (MSDC) yang diadakan pada bulan Mei lalu di Jakarta dan dihadiri oleh 10 negara regional ASEAN.

MSDC yang merupakan kerjasama antara Bakorkamla dan Border Protection Command, Australia (BPC) itu menghasilkan kesepahaman dan mutual confidence di antara negara-negara peserta. Selain itu, dijelaskannya lebih lanjut, Bakorkamla selama ini bekerjasama dengan baik dengan Australia terkait dengan isu penting di Australia termasuk di dalamnya adalah illegal migrant.

“Ketika belajar di Australia, saya telah menyoroti soal keamanan perbatasan antara Australia dan Indonesia dengan alternatif pengelolaan bersama perbatasan terkait dengan sumberdaya yang ada di dalamnya. Pada waktu itu isu yang muncul adalah illegal fishing dari Taiwan dan Timor Gap. Dalam tugas akhir, saya katakan pada waktu itu bahwa perlu dibentuk badan kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam mengelola perbatasan,” ujar mantan Kasum TNI ini.

Saat ditanya Kompas.com, Senin (13/6/2011), apakah kepentingan Australia lebih besar ketimbang Indonesia dalam menjaga perbatasan laut kedua negara, Didik menanggapinya dengan lebih menyoroti kepentingan yang bisa diambil Indonesia dari kerjasama itu.

"Kita lihat saja, masalah di perbatasan ini tidak bisa diatasi sendiri oleh Indonesia tetapi juga harus bekerjasama dengan negara tetangga seperti Australia," kata Laksdya Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com