Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: PKS Harus Dorong Adang agar Kooperatif

Kompas.com - 11/06/2011, 15:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho megatakan, PKS harus mendorong kadernya, Adang Darajatun yang merupakan suami Nunun Nurbaeti untuk mengantarkan istrinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nunun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, sejak Februari lalu. Akan tetapi, keberadaannya hingga saat ini belum diketahui. Pihak keluarga menyatakan tak akan menyerahkan Nunun.

"PKS juga harus memberi dorongan agar dia kooperatif dengan KPK. Itu yang harus dilakukan Adang agar (Nunun) diproses secara fair," kata Emerson seusai menjadi pembicara dalam diskusi mingguan di Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Emerson mengatakan, sedianya Adang yang juga mantan Wakil Kepala Polri dapat bersikap kooperatif dengan menyerahkan istrinya kepada KPK sehingga dapat diproses secara hukum. Namun, sikap Adang selama ini seolah menutup-nutupi keberadaan Nunun.

"Kami sayangkan posisi Adang sebagai mantan Wakapolri kan dia harusnya tahu, dia penegak hukum, bisa terindikasi menghalang-halangi penyidikan," ujar Emerson.

Terkait sikap Adang tersebut, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengungkapkan, KPK dapat mengambil langkah hukum terhadap Adang jika tidak juga kooperatif. Adang, katanya, bisa dianggap menutup-nutupi perbuatan kriminal.

"Dari segi hukum, orang yang mengetahui tersangka dan tidak membantu agar segera ditemukan, sebagaimana kasus teroris, dapat dijerat pidana," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan, KPK tidak dapat memaksa pihak keluarga membocorkan keberadaan Nunun. Hal tersebut, kata Jasin, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan catatan imigrasi, Nunun meninggalkan Tanah Air sejak Februari 2010. Sejak itu, belum ada catatan ia kembali. Ia pun dikabarkan berada di sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Vietnam, dan terakhir diinformasikan di Kamboja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com