Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA: Seharusnya Ada Penyelesaian KNPI

Kompas.com - 11/06/2011, 05:22 WIB

TERNATE, KOMPAS.com —  Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, mestinya ada langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Kongres Bali dengan DPP KNPI versi Kongres Ancol. 

"Hindari persoalan individu atau kelompak, namun sangat diharapkan lebih mementingkan kepentingan bangsa," kata Marzuki ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI II versi Ancol di Ternate, Maluku Utara (Malut), Jumat (10/6/2011) malam.

Marzuki mengatakan, pemuda yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi bisa mengambil peran aktif dalam mengisi pembangunan berkelanjutan. "Kita tidak bisa menyatakan mana organisasi KNPI legal dan ilegal, tetapi semua anak bangsa memiliki hak untuk kongres berdemokrasi," katanya.

Untuk itu, harus ada langkah-langkah penyelesaian, di antaranya, menggelar dialog untuk mencairkan persoalan dualisme kepengurusan itu agar tercipta konsensus demi terbentuknya satu kepengurusan KNPI.

Sementara itu, Ketua DPP KNPI versi Ancol, Ahmad Doli Kurnia, ketika dikonfirmasi mengatakan, KNPI yang dipimpinnya merupakan organisasi sah. Fakta hukum KNPI yang dipimpinnya mendapat legitimasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan KNPI lain, katanya.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kelompok atau pihak lain mengklaim sebagai pimpinan organisasi KNPI yang sah karena KNPI hasil Kongres Ancol yang diakui. Rakernas itu diikuti utusan KNPI dari 33 provinsi akan membahas sejumlah isu strategis dan memberi dukungan kegiatan Sail Indonesia di Morotai dan pemekaran sejumlah daerah di Malut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com