Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub: KM Martasiah Kelebihan Muatan

Kompas.com - 07/06/2011, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo menyimpulkan kecelakaan kapal motor Martasiah (KM Martasiah) di Kota Baru, Kalimantan Selatan, hari ini, Selasa (7/6/2011), disebabkan karena kelebihan muatan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan juga diperparah dengan faktor cuaca buruk yang terjadi di perairan.

"Penyebabnya, overload itu pasti. Kedua, karena hujan, cuaca. Kalau kita melihat cuaca yang tak menentu dengan jumlah penumpang yang standar saja, kita harus berhitung tentang risiko. Lah ini kok malah dimuati hampir dua kali, bahkan lebih. Itu kan, menurut saya, keputusan gila," tegasnya di Gedung DPR, Selasa siang.

Menurut Sunaryo, KM Martasiah tergolong dalam kapal yang berukuran 6 gross ton (GT). Kapal jenis ini biasanya berkapasitas 50-60 penumpang tanpa muatan barang yang banyak. Sementara menurutnya, KM Martasiah berangkat dengan kapasitas 105 penumpang plus muatan barang yang banyak.

Seharusnya, pemerintah daerah setempat melarang kapal dengan kelebihan muatan untuk berangkat. Sunaryo mengatakan, pengawasan kapal-kapal berukuran di bawah 7 GT memang menjadi tupoksi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah. KM Martasiah juga berangkat dari pelabuhan konvensional yang tidak berada di bawah naungan Dirjen Hubungan Laut karena tidak memiliki syahbandar. Pelabuhan-pelabuhan semacam ini memang berada di bawah koordinasi langsung pemerintah daerah.

"Saya berpendapat dengan kapal 6 gross ton dimuati 105 orang ini namanya keputusan gila. Ini saya marah besar, walau itu bukan di bawah kewenangan saya. Kalau di bawah kewenangan saya dan administrasi pelabuhan yang keluarkan SIB atau SPB, sekarang juga saya akan usulkan ke menteri untuk dicopot," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com