Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ZEE di Selat Malaka Rawan Pencurian

Kompas.com - 05/06/2011, 15:45 WIB

MEDAN, KOMPAS.Com — Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Medan memperkirakan, perairan zona ekonomi eksklusif  Indonesia di Selat Malaka tergolong masih rawan pencurian ikan oleh armada kapal nelayan asing.

"Hasil pantauan kami dari udara, banyak kapal asing beroperasi di sekitar Selat Malaka. Tidak tertutup kemungkinan kapal asing berbobot mati di atas 40  ton itu juga masuk secara ilegal ke ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia untuk mencuri ikan," kata Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Mukhtar, di Medan, Minggu (5/6/2011).

Menurut dia, sumber daya ikan sangat berlimpah di Selat Malaka sehingga banyak nelayan memanfaatkan kesuburan perairan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka.

Kawasan ZEE Selat Malaka, lanjut Mukhtar, termasuk salah satu perairan yang rawan dimasuki armada kapal ikan asing karena kawasan itu diperkirakan banyak terdapat beragam spesies ikan tropis yang bernilai ekonomi relatif tinggi, di antaranya tuna, cakalang, bawal, tenggiri, kerapu cumi, teri, dan kakap.

Dia menyebutkan, selama Desember 2010 hingga Mei 2011 ini kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 15 unit kapal illegal fishing asal Malaysia.

Dari 15 kapal yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Stasiun PSDKP Belawan,  sebanyak lima kapal di antaranya telah dinyatakan P21, dan perkaranya segera disidangkan di Pengadilan Negeri Medan.

Untuk mengurangi aksi penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Selat Malaka, mutlak diperlukan pengamanan dan pengawasan secara rutin dari instansi berwenang, termasuk PSDKP Belawan. "Upaya pengamanan dan pengawasan terhadap kemungkinan aksi illegal fishing harus lebih gencar dan rutin dilaksanakan agar laut Indonesia kelak tidak mengalami krisis ikan," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim Indonesia setiap tahun merugi sekitar Rp 9,4 triliun akibat praktik pencurian ikan yang tertangkap pengawas perairan Indonesia.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Syahrin Abdurrahman di Jakarta baru-baru ini mengatakan, pihaknya selama tahun 2010 telah menangkap 140 kapal ilegal asing yang masuk ke perairan Indonesia.

Dari jumlah kapal ikan asing yang telah disita negara tersebut, sebanyak 34 kapal yang siap pakai dan sisanya rusak berat atau tenggelam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com