Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Bakrie Bicara soal Pancasila

Kompas.com - 05/06/2011, 11:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui, saat ini nilai-nilai Pancasila kerap tampak terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Ia merasa, banyak anak muda Indonesia melupakan nilai-nilai yang mempersatukan kemajemukan Indonesia.

"Orang melupakan masalah Pancasila dan dalam pelaksanaannya. Juga demikian implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kita masih melihat bahwa kelihatannya Pancasila itu sudah mulai dilupakan dan tidak mengerti lagi, utamanya bagi anak-anak muda kita," kata Aburizal di Jakarta, Minggu (5/6/2011).

Menurut Aburizal, masyarakat Indonesia banyak yang tak mengerti bahwa mereka hidup di tengah situasi yang majemuk, baik suku maupun agama. Oleh karena itu, menurut dia, politisi di Indonesia harus mampu menjadi agen pemersatu, pembawa semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Ia membantah jika semua politikus tak memahami nilai-nilai Pancasila. "Itu kan mengeneralisasikan. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena banyak juga politisi yang melaksanakan Pancasila itu," ujarnya.

Lebih jauh Aburizal mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian kepada generasi muda. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila menjauh dari generasi muda dan mereka lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Partai, lanjutnya, meminta kepada pemerintah untuk tetap memasukkan Pancasila dalam kurikulum pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh semua anak didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com