Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Solid, Demokrat Tak Akan Goyah

Kompas.com - 03/06/2011, 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Demokrat tak perlu menuding adanya pihak eksternal partai yang memperkeruh suasana di tengah empasan kasus dugaan suap yang menyeret nama politikusnya, M Nazaruddin. Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, jika solid, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu tak akan goyah dengan gangguan dari pihak mana pun. Ia menyebutkan, kemungkinan adanya pihak luar yang "mengail di air keruh" memang tak bisa dimungkiri. Namun, persoalan terbesar yang semakin memperuncing situasi adalah kondisi di internal Demokrat sendiri.

"Situasi di internal Demokrat, menurut saya, paling meruncingkan situasi. Kalau Demokrat solid, sekuat apa pun terjangan dari pihak luar, tidak akan menggoyahkan. Masalahnya, di internal juga ada faksi-faksi sebagai residu kongres yang lalu. Ada faksi yang belum ikhlas dengan kemenangan Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Demokrat). Sehingga, faksionalisasinya semakin parah. Ini memudahkan pihak luar untuk masuk," ujar Burhanuddin, kepada Kompas.com, Jumat (3/6/2011).

Burhanuddin melihat, digulirkannya inisial Mr A yang dituding sebagai pihak yang ingin menghancurkan Demokrat justru untuk mengupayakan soliditas partai tersebut.

Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan, akar persoalan yang menurutnya memantik konflik internal di Demokrat ataupun partai lainnya adalah persoalan internal partai dan sistem partai itu sendiri. "Di internal, ada masalah kaderisasi dan disiplin partai. Semua partai mengalami. Hanya saja, saat suatu partai mengalami realitas persoalan ini, partai lain akan memukul gendang dan mendapatkan keuntungan," kata Arbi.

Pascakongres di Bandung pada tahun 2010 lalu disinyalir adanya faksi-faksi di internal Demokrat, terutama dari kubu-kubu yang berkompetisi memperebutkan kursi ketua umum. Menurut Burhanuddin, hal itu diperkuat dengan beragamnya pendapat yang dilontarkan elite Demokrat mengenai kasus yang dikaitkan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com