Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Tak Susah Lacak Nunun

Kompas.com - 01/06/2011, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku tak tahu-menahu soal kabar penangkapan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom tahun 2004. Namun, menurut Patrialis, sebenarnya mudah untuk mengetahui keberadaan Nunun jika memang disebut berada di Thailand.

"Untuk mendeteksi kapan masuk atau keluar tak sulit, kita ada hubungan kerja sama. Luar negeri yang punya kewenangan, dubes (duta besar). Komandannya dubes," kata Patrialis di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Patrialis sendiri mengaku belum memperoleh informasi terkini tentang keberadaan istri anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun dari Fraksi PKS ini, setelah pihak Imigrasi mencabut izin paspor Nunun. Patrialis berjanji akan segera mencari kabar terbaru dari Nunun. Politisi PAN ini menawarkan bantuan dari kementeriannya jika memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui keberadaan Nunun. Kementerian bisa melakukan proses ekstradisi terhadap Nunun melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

"Kalau memang sudah ketahuan, misalnya di Thailand, sebetulnya KPK bisa minta bantuan Menhuk dan HAM untuk ekstradisi melalui MLA. Karena paspor sudah dicabut maka negara yang bersangkutan bisa mendeportasi," tandasnya.

KPK sendiri telah mengirimkan tim ke Thailand dalam upaya memulangkan Nunun ke Tanah Air. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Thailand melalui Kedutaan Besar RI.

"Kami membawa surat permintaan resmi kepada kejaksaan setempat melalui Kedutaan Besar RI untuk menghadirkan Ibu Nunun di sana. Juga ada pemberitahuan kepada pihak keamanan di Thailand bahwa paspor (Nunun) sudah dicabut," papar Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (31/5/2011) di Jakarta.

Menurut Johan, tim yang terdiri dari empat orang itu sejak beberapa hari lalu sudah berada di Thailand. "Sampai hari ini memang tim kami masih koordinasi dengan otoritas di Thailand," kata Johan.

KPK mengirim tim ke Thailand karena memperoleh informasi bahwa Nunun tengah berada di sana. Selain di Thailand, Nunun juga diinformasikan berada di Singapura. "KPK punya hubungan cukup dekat dengan Thailand, Singapura, dan Hongkong. Jaringan itulah yang kami gunakan untuk koordinasi," ungkap Johan

Oleh karena itu, menurut Johan, KPK juga akan menyebar tim ke negara-negara lain, terutama Singapura. "Baru ke Thailand sekarang. Ke depan akan disebar ke negara lain, terutama Singapura," ucap Johan.

Suami Nunun, Adang Daradjatun, beberapa hari lalu, mengatakan bahwa istrinya berada di Singapura dan masih dalam kondisi sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com