Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulanglah Nazar, Jangan Membuat Rumor

Kompas.com - 31/05/2011, 13:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada masyarakat Indonesia berpesan untuk tidak mengotori bangsa ini dengan racun fitnah. Selaras dengan imbauan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengimbau politisi Partai Demokrat, M Nazaruddin, untuk pulang ke Tanah Air dan membuktikan segala tuduhan yang ia lontarkan di media massa. Jika tidak pulang, Nazaruddin telah mengotori bangsa ini dengan racun fitnah.

"Semua ungkapan yang diucapkan tidak melalui forum resmi kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu hanya dapat dinyatakan rumor dan sederajat dengan itu. Apalagi yang mengumbar berbagai pernyataan itu (Nazaruddin) kredibilitasnya diragukan. Beliau sendiri terkesan menghindar dari persoalan yang tengah dihadapinya," papar Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/5/2011).

Ray menambahkan, publik tak perlu terbawa arus menanggapi secara serius ucapan Nazaruddin, cukup Presiden Yudhoyono yang menanggapi hal itu. "Ucapan itu juga diutarakan dari tempat yang hampir banyak orang tak mengetahuinya. Oleh karena itu, berbagai pernyataan Nazaruddin sebaiknya diabaikan. Kita harus menghindar diri untuk menanggapi secara serius rumor yg tak diniatkan secara serius. Cukuplah Presiden saja yang memiliki cukup banyak waktu, kesempatan, dan tentunya kepedulian untuk menanggapi rumor-rumor yang tidak kredibel," imbuh Ray.

Bangsa ini, lanjut Ray, bukan dibangun berdasarkan rumor-rumor layaknya yang disampaikan Nazaruddin. Jika ingin membangun politik dan hukum yang sehat bagi Indonesia, Ray menyatakan, Nazaruddin segera kembali dan membuktikan semua perkataannya. "Kita ingin membangun bangsa ini bukan atas dasar rumor. Permintaan kita cuma satu, bila semua yg dikemukakan Nazaruddin itu benar, setidaknya dalam keyakinan dirinya, maka pulanglah. Ungkap semuanya," pungkas Ray.

Seperti diketahui, politisi Demokrat itu menuding Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar melakukan rekayasa politik terkait laporan pemberian uang 120.000 dollar Singapura darinya kepada Sekjen MK. Ia menyatakan akan kembali dan membongkar rekayasa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com