Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbatik Coklat, Andi Datangi KPK

Kompas.com - 31/05/2011, 10:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (31/5/2011). Dengan mengenakan pakaian batik coklat lengan panjang, politisi Partai Demokrat itu akan menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan.

"Saya memenuhi pemanggilan KPK sebagai saksi," ujar Andi setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan, pihaknya perlu memeriksa Andi untuk mengonfirmasi sejumlah hal. Menurut Johan, tidak menutup kemungkinan Andi akan dimintai penjelasan terkait dana talangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Johan juga mengatakan, KPK akan mengonfirmasi data yang ditemukan KPK saat penggeledahan di kantor Kemenpora.

"Konfirmasi data yang ditemukan saat penggeledahan di Kemenpora, tetapi yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata Johan, Senin (30/5/2011) malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan suap wisma atlet berawal dari tertangkapnya Sesmenpora Wafid Muharam bersama Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris dan mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang sesaat setelah diduga bertransaksi suap di ruangan Wafid, di kantor Kemenpora. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka penyuapan dengan bukti suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar.

Pihak Wafid dan Rosa berdalih, cek senilai Rp 3,2 dari El Idris itu merupakan dana talangan yang dipinjam Kemenpora untuk membiayai operasional Kemenpora sebelum dana APBN turun. Kuasa hukum Wafid, Erman Umar, Senin (30/5/2011), mengatakan, Andi mengetahui soal kebutuhan dana talangan di Kemenpora.

Kebutuhan dana talangan senilai Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar itu, kata Erman, disampaikan Wafid dalam rapat internal Kemenpora dan disetujui Andi. "Saya berharap menteri tahu fakta kebutuhan dana talangan yang cukup tinggi. Pak Andi harus jujur soal dana talangan," kata Erman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com