Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK Laporkan Anggota DPR Bermasalah

Kompas.com - 30/05/2011, 10:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) DPR menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Senin (30/5/2011), terkait tindak lanjut terhadap sejumlah nama anggota Dewan yang diduga melanggar etika dan moral. Dalam pertemuan ini, BK akan melaporkan sejumlah nama anggota yang akan ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

"Ada sejumlah nama yang sudah diajukan BK untuk menjadi perhatian. Bagaimanapun, persoalan nama-nama yang sudah beredar dan kasus-kasus yang menyita perhatian publik serta memberi nuansa lembaga ini jadi kurang baik citranya akan ditindaklanjuti, dan ini menjadi kewenangan BK," ungkap Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senin pagi.

Menurut Pramono, tanpa berkonsultasi kepada pimpinan, sebenarnya BK sudah memiliki kewenangan yang kuat untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran yang ada selama sudah memiliki bukti awal. Namun, lanjutnya, BK merasa perlu berkonsultasi karena nama-nama ini menyangkut masalah partai-partai politik tertentu pula. Politisi PDI-P ini mengatakan, BK sudah menyerahkan nama-nama anggota Dewan yang akan ditindaklanjuti. Akan tetapi, sanksi-sanksi yang mengancam belum diusulkan. Pramono juga enggan menyebutkan nama-nama yang sudah dilaporkan. Ia berharap rapat konsultasi pagi ini dapat memberi pencerahan bagi BK untuk menyelesaikan persoalan etika dan moral anggota Dewan.

"Ada beberapa nama, termasuk yang sudah ada case-nya sebelum jadi anggota, ada yang ketika jadi anggota DPR atau yang belakangan ini menyita perhatian publik," tambahnya.

Dalam konsultasi ini, menurut Pramono, pimpinan hanya dalam posisi memberikan dukungan kepada BK. Pimpinan hanya menjaga agar BK tidak keluar dari kewenangannya dalam menindaklanjuti dugaan kasus yang melibatkan anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com