Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koruptor Kabur, Bukti KPK Takut

Kompas.com - 28/05/2011, 12:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi, menilai kinerja pemerintah saat ini masih jauh dari harapan untuk memberantas koruptor-koruptor di Indonesia. Semua aparat penegak hukum dianggapnya takut membongkar kasus-kasus besar.

Hal itu disampaikan Permadi dalam Diskusi Polemik bertajuk "Bola Panas Nazaruddin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011). Permadi menilai, kaburnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura sebagai sebuah kelalaian para penegak hukum.

"Jadi, tidak ada yang dapat diharapkan dari KPK, Badan Kehormatan DPR, atau pengadilan. Saya ini juga, kan, mantan Wakil Ketua BK DPR pada partai penguasa. Semua ketakutan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Lihat saja kasus-kasus besar sebelumnya, misalnya BLBI, Century, dan lain-lain. Itu sampai sekarang mana ada kelanjutannya?" katanya.

Dalam acara yang sama, Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, kepergian Nazaruddin merupakan kelalaian KPK serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebastian menilai, sebelum kasus kepergian Nazaruddin, banyak koruptor yang terjerat hukum akhirnya juga melarikan diri ke luar negeri.

"Kaburnya koruptor ke Singapura itu bukan hal baru karena hal itu kan sudah berkali-kali dilakukan dan modusnya juga sama. Makanya, di sini Menkumham dan KPK perlu juga dipertanyakan," ujar Sebastian.

Selain pergi ke Singapura, lanjut Sebastian, modus lain yang sering juga dilakukan koruptor untuk menghindar dari proses hukum adalah sakit dan lupa ingatan. Karena itu, ia menilai, kemampuan aparat hukum untuk mencegah kaburnya koruptor ke Singapura saat ini bukan rahasia umum lagi.

"Itu sudah jadi penyakit permanen dari koruptor Indonesia kalau mau diproses hukum. Semua masyarakat dari ujung ke ujung sudah tahulah bagaimana aparat penegakan hukum melakukan pencegahannya. Yang paling dikhawatirkan, jangan sampai juga aparat hukum nanti punya penyakit lupa untuk berantas koruptor-koruptor itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com