Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Beri Izin Nazaruddin ke Singapura

Kompas.com - 27/05/2011, 11:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menegaskan, pihaknya telah memberikan izin kepada kadernya, Nazaruddin, untuk berangkat ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kepergian salah satu tokoh muda dalam partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini dilakukan bersamaan dengan mencuatnya nama Nazaruddin dalam kasus dugaan percobaan suap di Mahkamah Konstitusi dan kasus pembangunan wisma atlet di Palembang.

 "Itu kan izin sakit. Dia mengirim surat dan kami sudah setujui. Jadi, dia tidak lari ke luar negeri. Suratnya tanggal 23, kami sudah disposisi," ujar Jafar Hafsah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (27/5/2011). 

Namun, Jafar mengaku tak tahu sakit yang diderita Nazaruddin. Dia pun tak tahu rumah sakit yang didatangi Nazaruddin untuk berobat. Selain itu, Nazaruddin juga tak memberi tahu kepada fraksi tentang jadwal kepulangannya kembali ke Indonesia. "Dia berangkat ke Singapura, dia tidak menyebut apa rumah sakitnya dan berapa lama. Kami sudah serahkan ke lembaga hukum. Norma-normanya kan begitu," kilah Jafar. 

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok yang juga dihubungi wartawan mengaku tak tahu kabar kepergian Nazaruddin. "Saya tidak tahu dia pergi untuk apa. Masa dia harus lapor ke DPP? Itu kan sudah ada yang mengurusi," kata Achmad Mubarok.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan Nazaruddin berangkat pada 23 Mei 2011 dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia pukul 19.30 WIB. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi baru menetapkan surat pencekalan Nazaruddin pada 24 Mei 2011. Ia dicekal sementara agar, ketika KPK meminta kesediaannya memberikan keterangan, ia tetap berada di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com