Anas Dinilai Pintar Bersikap

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak banyak memberi komentar terkait berbagai kasus yang tengah menjerat salah satu kader partai yang dipimpinnya, Muhammad Nazaruddin. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Anas bersikap hati-hati agar komentarnya tidak menimbulkan kontroversi.

"Dia pastinya enggak akan keluarkan statement. Itu strategi dia sebab kalau dia berbicara, pertama dia mau ngomong apa. Kalau dia ngomong, berarti sedikit banyak harus berkesan membela Nazaruddin. Itu, kan, enggak mungkin. Kalau itu sih, menurut saya, sebagai politisi, Anas termasuk pintar," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/5/2011).

Ray menduga, Anas memiliki dilema tersendiri jika mengungkapkan pembelaan ataupun menyudutkan Nazaruddin. Apalagi, disebut-sebut dalam Partai Demokrat, Nazaruddin termasuk dalam kubu Anas sehingga seharusnya ia membela Nazaruddin, bukan menyudutkannya.

"Mungkin dia berpikir, lebih baik diam saja. Kalau dia berkomentar, pasti suasananya akan menyerang atau membela Nazaruddin. Kalau dia melakukan itu, hal itu akan membawa dampak buruk juga terhadapnya," imbuh Ray.

Seperti yang diketahui, selama beberapa pekan terakhir, nama Nazaruddin ramai dibicarakan publik. Ia disebut-sebut juga menerima suap dari PT Duta Graha Indah (DGI) sebesar 13 persen dari proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Suap itu diberikan untuk pemenangan tender PT DGI atas proyek itu.

Belum selesai kasus itu, nama Nazaruddin dikaitkan dengan kasus penipuan yang diduga dilakukannya tahun 2005 dan kasus pelecehan seksual. Terakhir ia disebut-sebut memberikan uang 120 ribu dollar Singapura kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar tanpa alasan yang jelas. Namun, uang itu dikembalikan lagi kepadanya.

Sampai sejauh ini kasus-kasus tersebut lebih banyak dikomentari oleh sejumlah anggota partai itu dan Presiden SBY. Sementara Anas hanya mengomentari jumpa pers Mahfud terkait suap MK.