BPK Didesak Audit Dana Gedung DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyatakan Badan Pemeriksaan Keuangan perlu melakukan audit dana terhadap rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah di setiap provinsi di Indonesia. Ia menduga ada terjadi penyimpangan dana melalui pembangunan yang dinilainya tidak efektif.

"Itu di tiap-tiap provinsi akan dibangun. Satu provinsi itu anggarannya Rp 30 sampai Rp 40 miliar. Jadi kalau dikali di 33 provinsi itu sekitar Rp 1 triliun lebih. Nah mereka (anggota) DPD itu dapat tunjangan perumahan di Jakarta ini Rp 13,5 juta per bulan. Ini mereka terima. Lalu mereka juga sudah punya kantor. Sekarang mereka mau bangun itu di daerah juga. BPK harus audit dulu itu, sehingga bisa buka jalan untuk KPK jika terjadi pelanggaran," ujar Sebastian Salang di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Sebastian menuturkan rencananya pembangunan gedung DPD mencapai empat tingkat. Padahal hanya untuk empat orang anggota DPD. Ia merujuk pada rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang dinilai tidak efektif. Hanya mengandalkan dana uang negara dalam jumlah besar, tapi tidak mendukung kinerja anggota dewannya.

"Itu rata-rata empat lantai. Lalu di lantai tiga itu ada tempat istirahat bagi mereka. Di Jakarta saja banyak yang tidur-tiduran di DPD, bagaimana di daerah-daerah yang kita tidak bisa pantau. Jadi ini mentalnya juga sama kayak di sini (DPR RI)," kata Sebastian.

Sebastian menegaskan DPR RI dalam hal ini Komisi III berwenang untuk menghentikan pembangunan gedung DPD tersebut. "Sangat mungkin bagi DPR RI untuk menghentikan ini. Karena itu ada di Komisi III yang menentukan anggaran untuk pembangunan gedung DPD itu. Jadi kalau gedung DPR RI bisa dibatalkan, mestinya mereka (gedung DPD) juga harus dikoreksi," tandas Sebastian.