Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Tegaskan Eksaminasi Tak Terkait PK

Kompas.com - 20/04/2011, 14:42 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh menyatakan, pemeriksaan terhadap para hakim yang menangani kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnain, tidak berkaitan dengan proses peninjauan kembali yang akan diajukan terpidana Antasari Azhar. Apalagi, pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik hakim ini sudah dilaporkan sejak 22 Februari 2010.

"Ini tidak terkait dengan PK ya. Kita hanya menerima aduan dari pelapor. Pelapornya dari pihak Pak Antasari melalui pengacaranya. Ya kita dengar semuanya. Secara tertulis dan kita telaah," ungkap Imam Anshori Saleh di Gedung Komisi Yudisial, Rabu (20/04/2011).

Imam juga menuturkan, dugaan tersebut bukan berasal dari Komisi Yudisial, tetapi dari pihak pelapor yaitu kuasa hukum Antasari. Oleh karena itu, Komisi Yudisial baru akan mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dugaan tersebut. Hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial tidak akan memengaruhi hasil putusan pengadilan kepada Antasari. Komisi Yudisial hanya akan memberikan tindakan tegas kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik bukan kepada hasil putusan pengadilan.

"Kalau kita (Komisi Yudisial ) belum bisa menduga-duga. Itu baru dugaan pihak yang melapor. Kita harus mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Kalau bukti belum kuat, kita belum akan panggil hakim," ujarnya.

Pihak Antasari memang berencana mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara padanya. Tim kuasa hukum berharap temuan Komisi Yudisial tersebut dapat dijadikan novum untuk pihaknya mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA) dan meringankan kasus Antasari Azhar, meskipun mereka memang sudah mengajukan peninjauan kembali perkara Antasari sejak beberapa bulan lalu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com