Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Tak Benar Anis Gelapkan Uang

Kompas.com - 17/03/2011, 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat membantah tudingan mantan anggota PKS, Yusuf Supendi, yang mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menggelapkan uang kampanye calon gubernur DKI tahun 2007, Adang Daradjatun, senilai Rp 10 miliar. Menurut Surahman, dana tersebut memang sempat disimpan oleh Anis selaku koordinator dana. Namun, pada akhirnya dana Rp 10 miliar tersebut habis untuk biaya kampanye mendukung Adang.

”Itu kan Pak Anis yang diberi tugas mengoodinir dana. Dia (Anis) memang terlibat karena dana yang ada itu begitu besar maka ada pemikiran untuk tidak diturunkan sekaligus. Memang saat itu pemikirannya uang itu perlu disimpan karena masa kampanye juga masih panjang, kan butuh cadangan,” kata Surahman ketika dihubungi, Kamis (17/3/2011).

Surahman membenarkan adanya dana Rp 40 miliar yang masuk ke PKS untuk mendukung Adang Daradjatun. Namun, dana tersebut habis untuk kampanye.

Sebelumnya, Yusuf Supendi mengatakan bahwa uang senilai Rp 10 miliar dan Rp 40 miliar telah digelapkan Anis Matta. Menurut Surahman, informasi tentang penggelapan dana Rp 10 miliar tersebut sudah diproses di Dewan Syariah tempo lalu. Dan hasilnya negatif. Anis tidak terbukti menggelapkan dana tersebut. ”Waktu itu saya tanya dan konfirmasi kepada pihak terkait,” ujarnya.

Terkait hal itu, Anis Matta, yang namanya disebut-sebut, belum dapat dihubungi pewarta.

Seperti diberitakan, Yusuf Supendi menuding Anis Matta menggelapkan dana kampanye pemilihan Gubernur DKI 2007 senilai Rp 10 miliar. Dia mengaku memiliki bukti kuat dan akan membeberkannya jika ada gelar perkara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai bahwa tudingan Yusuf hanya merupakan bentuk kekecewaan atas pemecatan dirinya dari PKS. ”Dia (Yusuf) sudah setahun dipecat dari keanggotaan PKS karena sejumlah pelanggaran dan kode etik yang dilakukannya,” kata Mahfudz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com