Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua Fraksi Setuju Gedung DRD Dibangun

Kompas.com - 13/03/2011, 20:34 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Pembangunan gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta, tidak akan dihentikan karena sudah mendapat persetujuan dari semua fraksi.

"Tidak ada fraksi yang menolak. Semuanya mendukung pembangunan gedung DPR," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Surabaya, Minggu (13/3/2011).

Menurut dia, pembangunan gedung itu baru bisa dimulai setelah semua proses lelang sudah tuntas.

"Pembangunan gedung DPR itu sudah seusai mekanisme," katanya sebelum memberikan wejangan dalam Latihan Kader Tingkat III HMI Badko Jatim itu.

Hanya saja dia meminta proses lelang dan penggunaan anggaran pembangunan gedung itu dilakukan secara transparan dan dapat diterima kalangan publik.

"Sejak awal proses lelang, pembangunan gedung DPR itu melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi sudah tidak hal-hal yang patut dipersoalkan," katanya.

Pihak pimpinan DPR telah menerima masukan dari bawah. Kemudian usulan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Oleh sebab itu, dia merasa kecewa kalau ada anggota fraksi yang tidak menyetujui pembangunan gedung DPR tersebut.

"Dulu semua fraksi sudah setuju semua. Begitu ramai dibicarakan publik, fraksi terkesan malu-malu dan akhirnya menyatakan tidak setuju," katanya.

Biaya pembangunan gedung DPR itu diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun. Awalnya biaya direncanakan sebesar Rp 1,8 triliun, namun setelah publik menilai dana itu terlalu besar, kemudian diturunkan menjadi Rp 1,2 triliun.

Informasi terakhir pembangunan gedung untuk memenuhi unsur privasi anggota parlemen itu diputuskan sebesar Rp 800 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com