Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur: Terus Pantau Keberadaan TKI

Kompas.com - 12/03/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Sabtu (12/3/2011) di Jakarta mengungkapkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau keberadaan TKI.

Untuk informasi keberadaan TKI perawat yang ditempatkan BNP2TKI dalam program G to G dengan pemerintah Jepang atau soal TKI pada umumnya dapat menghubungi nomor pengaduan 0816964341 (Haposan Saragih, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI), dan 08161831711 (Sadono Direktur Perlindungan dan Advokasi Asia Pasifik BNP2TKI).

Tentang tsunami di Jepang bersama ini dilaporkan berdasarkan sumber informasi dari staf Kementrian Luar Negeri dan data BNP2TKI, ada 31517 WNI di Jepang. Dari jumalah itu,16.653 di antaranya TKI formal dan ada 51 TKI sektor jasa/restoran.

Dari TKI formal tersebut, ada 14033 di bidang industri dan 1013 caregiver/perawat. Termasuk perawat rumahsakit dan perawat lansia sebanyak 686 orang yang ditempatkan BNP2TKI melalui program/skema G to G dengan pemerintah Jepang sejak 2008-2010.

Menurut Jumhur, sejauh ini belum ada info adanya WNI yang terkena dampak atau jadi korban tsunami. Saat ini, ada 39 WNI sudah bisa dihubungi. Selain itu, ada dua tim relief KBRI yang sudah sampai di Utsunomiya, 200 km dari Miyagi dimana 414 WNI tercatat dan 95 orang termasuk keluarganya sudah diketahui keberadaannya pada 6 shelter pengungsian.

Belum ada catatan korban terkena dampak tsunami terhadap WNI/TKI. Sekarang tim relief KBRI sedang merapat ke daerah bencana sekitar 400 km dari Tokyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com