ICW: Tak Serius... Kasus Gayus Mandek!

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, kasus mafia pajak yang menjerat mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus H Tambunan, tampak mandek. Peneliti Bidang Hukum ICW, Febri Diansyah, mengatakan, belum terlihat kemajuan yang menggembirakan dari upaya penanganan kasus tersebut, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Febri mengatakan, sampai saat ini tampak adanya penurunan keseriusan dari ketiga penegak hukum tersebut.

"Kasus Gayus agak mandek ketika perhatian publik beralih soal politik, reshuffle, isu-isu lain," kata Febri saat mendatangi KPK, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Kepada KPK, lanjut Febri, ICW meminta agar institusi penegak hukum yang dipimpin Busyro Muqaddas itu dapat melanjutkan penyelidikannya tanpa terpengaruh isu politik. KPK juga diminta memeriksa Brigadir Jenderal (Pol) Edmond Ilyas dan Brigadir Jenderal (Pol) Raja Erizman yang diduga terlibat dalam kasus mafia pajak tersebut.

Untuk diketahui, saat kepolisian tengah menangani kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak yang menjerat Gayus, Edmond menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, sementara Raja sebagai pengganti Edmond saat Edmond dimutasi menjadi Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

"Kalau mau ungkap kasus Gayus, KPK harus panggil Raja dan Edmond, apalagi pemeriksaan internal hambar, tidak kuat untuk dua-duanya. Tidak bisa ditangani polisi sendiri," kata Febri.

Selain itu, ICW meminta KPK mengupayakan agar kasus mafia pajak yang menjerat Gayus H Tambunan dapat diproses melalui mekanisme pembuktian terbalik di pengadilan. Febri mengungkapkan, KPK dapat mengupayakan hal tersebut dengan menjerat Gayus menggunakan pasal korupsi dan pencucian uang.

"Yang perlu ditekankan ke KPK soal pembuktian terbalik, itu ada di undang-undang korupsi dan pencucian uang. Jadi, Gayus dan jaringannya tetap bisa diproses KPK dengan Undang-undang. Sebaiknya KPK fokus ke situ selain kerjasama dengan Kementrian Keuangan," katanya.

Ia juga mengatakan, KPK dapat menjerat tersangka dengan pasal pencucian uang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan DPR pada Oktober 2010 memungkinkan KPK untuk melakukan hal itu.

"Selama ini KPK kan tidak berwenang dan mengeluhkan hal itu, sekarang KPK bisa. Ini saran kongkret kepada KPK agar sekaligus temukan kerugian negara," ucap Febri.