Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Alfrets Dibunuh Usai Investigasi

Kompas.com - 10/03/2011, 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua orang wartawan asal Maluku, Lexy Kikilai dan Yeremias Mahuri, memaparkan kronologi terbunuhnya rekan mereka, Alfrets Mirulewa, kepada Komnas HAM. Menurut mereka, Alfrets diduga kuat dibunuh karena mencoba mengungkap kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Maluku, sejak 2009 silam.

”Ketika itu, kami (Yeremias dan Lexi) sepakat melakukan investigasi mengenai kelangkaan BBM yang sering terjadi. Kami curiga ada yang menimbun BBM di Maluku,” kata Yeremias saat melakukan konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Yeremias melanjutkan, saat melakukan investigasi pada 14 Desember 2010 lalu, korban sempat bertengkar dengan salah satu oknum pengawal angkutan BBM.

”Saat itu dia sempat bertengkar dengan salah satu oknum pengawal angkutan. Setelah hampir tiga jam, kami merasa cukup melakukan investigasi karena waktu sudah hampir pagi. Namun, dia (Alfrets) tidak. Ia mengatakan akan melanjutkan investigasinya,” kata Yeremias.

Sehari setelahnya, Alfrets dinyatakan hilang. Pada 17 Desember 2010, pukul 03.00 dini hari, mayat Alfrets ditemukan oleh nelayan di samping gudang milik Ruben Rupilu yang juga seorang polisi.

Atas masalah tersebut, Komisioner Pemantau Penyelidikan Komnas HAM Jhony Simanjuntak mengatakan pihaknya akan terus memantau kasus tersebut. Menurut dia, pembunuhan wartawan adalah suatu ancaman yang serius bagi Komnas HAM.

”Kami akan terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Intinya, fakta-fakta yang  kami dapat sekarang adalah Alfrets meninggal dalam tugas jurnalistiknya. Hal tersebut bagi kami (Komnas HAM) adalah suatu ancaman terhadap jurnalis yang banyak membantu kerja Komnas HAM,” ujar Jhony.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com