Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: BNP2TKI Tak Punya Empati

Kompas.com - 10/03/2011, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mendesak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lebih sungguh-sungguh memberi permelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

"Selama ini banyak persoalan tindak kekerasan yang dihadapi oleh TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri," kata Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Menurut Saan Mustopa, jika BNP2TKI bekerja sungguh-sungguh melindungi WNI, yang bekerja di luar negeri, kasus tindak kekerasan terhadap TKI bisa diminimalisir.

BNP2TKI, menurut dia, dibentuk dengan tujuan untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri.

"Sebagai sesama WNI seharusnya pejabat BNP2TKI bisa lebih berempati terhadap nasib TKI di luar negeri yang menhadapi tindak kekerasan," kata Saan Mustopa.

Saan Mustopa mengatakan hal itu usai menerima pengaduan dari keluarga TKI asal Karawang, Jawa Barat, Narman yang melaporkan ke Fraksi Partai Demokrat DPR RI perihal istrinya, Atmanah binti Kardi, yang meninggal dunia di Arab Saudi.

Menurut Narman, istrinya yang bernama Atmanah bekerja di Riyadh Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan upah sekitar 800 real per bulan.

Setelah bekerja 14 bulan, keluarga Atmanah di Karawang menerima kabar dari rekan sesama TKI di Arab Saudi yang mengabarkan Atmanah meninggal dunia di Arab Saudi pada 24 Nopember 2010.

Narman kemudian menanyakan kebenaran kabar terebut ke perusahan penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) PT Mar Safar Intisar yang beralamat di Pondok Bambu, Jakarta.

"Kalau benar saya minta agar jenazah istri saya dikirim ke Indonesia untuk dimakamkan di kampung halaman," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com