Ray: Ucapan Dipo Picu Konflik Horizontal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menuding para tokoh lintas agama telah mempolitisasi isu Ahmadiyah dan mencampuri urusan umat Islam ditentang keras oleh sejumlah tokoh agama. Menurut, Anggota Badan Pekerja Lintas Agama Ray Rangkuti, ucapan Dipo Alam justru akan berpotensial menimbulkan konflik horizontal antarumat beragama.

"Saya justru melihat, pernyataan Pak Dipo ini seolah-olah dapat membuka keran konflik horizontal antar umat beragama," ujarnya saat menghadiri konferensi pers di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Ray mengatakan, seharusnya Dipo Alam terlebih dahulu mengklarifikasi pernyataannya tentang masalah itu.

"Harusnya, sebagai pejabat negara beliau (Dipo Alam) mengklarifikasi dahulu melalui Menteri Dalam Negeri atau melalui siapa, apakah benar tokoh lintas agama seolah-olah mencampuri urusan umat Islam," jelasnya.

Namun, Ray menambahkan, saat ini tokoh-tokoh lintas agama tidak akan terpengaruh dengan ucapan Dipo Alam. Menurutnya, saat ini tokoh lintas agama telah bekerja dengan mengutamakan toleransi antarumat beragama.

"Dengan segala hormat kepada pak Dipo, tokoh-tokoh agama ini adalah orang-orang yang sangat paham posisinya masing-masing. Karena kita menganggap toleransi itu adalah saling menjaga rumah masing-masing," tambahnya.

Sementara itu, menurut Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, tokoh lintas agama hanya memiliki kompetensi kerangka konstitusi dalam menilai permasalahan tersebut.

"Kita tidak ada maksud mencampuri akidah dari agama Islam. Untuk itu, kita tidak memiliki kompetensi mencampuri itu. Substansinya dalam masalah tersebut, hanya kerangka konstitusi yang kita permasalahkan," tambahnya.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu Seketaris Kabinet Dipo Alam menyebut para pemuka agama itu sebagai burung gagak hitam yang tampak seperti merpati berbulu putih. Hal tersebut diungkapkan Dipo yang menilai para tokoh lintas agama telah mempolitisasi kasus Ahmadiyah dan dianggap mencampuri urusan umat Islam.