Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Pekan Ini, Reshuffle Batal

Kompas.com - 07/03/2011, 20:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak berbagai kalangan untuk melakukan reshuffle kabinet pada pekan ini juga. Jika tidak dilakukan pada pekan ini, lebih baik tidak usah diwacanakan lagi. Selain menyebabkan ketidakpastian bagi investor, momentum politik reshuffle juga dinilai sudah hilang. Oleh sebab itu, jika tidak dilakukan pecan ini, reshuffle memang tidak ada atau dibatalkan.

Hal itu diungkapkan secara terpisah oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hipi) Ismed Hasan Putero dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada Kompas di Jakarta, Senin (7/3).

"Pekan ini, kalau memang perlu jam ini juga jika akan dilakukan reshuffle kabinet. Kami minta supaya spekulasi politik sekarang ini segera diakhiri agar para menteri di kabinet itu dapat bekerja dengan baik kembali dan partai-partai politik di Senayan dapat berkosentrasi lagi membahas masalah rakyat," tandas Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, sejak awal partainya tidak pernah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat. Sudah berkali-kali saya sampaikan penolakan hak angket di voting paripurna DPR kemarin itu, bukan untuk bergabung masuk dengan koalisi pemerintah. Kalau mau mengajak bergabung, kami ada syarat-syaratnya. Memang kami diajak bergabung pekan lalu, tamba hnya.

Tidak Ada "Reshuffle" Dikatakan Muzani, sampai Senin malam ini, partai Gerindra belum mengetahui sama sekali apakah syarat-syaratnya untuk seluruhnya, sebagian atau telah dimodifikasi lagi sudah dipenuhi atau belum oleh Presiden Yudhoyono.

"Jangan-jangan, kami berfikir, reshuffle kabinet itu memang tidak ada. Sebab, jika memang ada, ya, jangan diulur-ulur lagi. Mungkin saja karena belum ada kepastian PDI-Perjuangan dan belum diterimanya syarat Partai Gerindra, lanjutnya seraya menyebutkan pidato Presiden Yudhoyono baru-baru ini hanya untuk menguji loyalitas partai-partai koalisi," katanya.

Adapun Ismed Hasan Putero menegaskan, jika Presiden Yudhoyono tidak mau kehilangan momentum, sebaiknya reshuffle kabinet dilakukan pada pekan ini juga.

"Jangan sampai lewat minggu ini untuk membentuk zaken cabinet (kabinet ahli). Sebab, kinerja kementerian sekarang ini melorot mengingat menteri-menterinya yang mau diganti tidak lagi didengar oleh para eselon di bawahnya. Jadi, harus segera di-reshuffle," ujarnya.

Sementara, menurut Sofyan Wanandi, Presiden Yudhoyono jangan ragu-ragu untuk segera melakukan pergantian kabinet secepatnya hari-hari ini sesuai dengan prinsip the right man of the right place. "Kalau Presiden Yudhoyono memiliki sense of urgent, maka Presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet," kata Sofyan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com