Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FRI Dukung SBY-Boediono hingga 2014

Kompas.com - 06/03/2011, 17:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Renovasi Indonesia (FRI) bersama lintas partai, yakni Demokrat, PKB, PAN, PNBKI, dan Partai Merdeka, menyatakan akan mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga tahun 2014.

Hal tersebut dituangkan saat konferensi pers "Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara" di Kantor PNBK, Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Pada kesempatan itu, Seketaris FRI Mustika Ali Sani mengimbau seluruh warga negara agar mendukung kepemimpinan SBY-Boediono sampai Oktober 2014.  Hal tersebut, menurutnya, agar kedua pemimpin negara dapat berkonsentrasi untuk menyelamatkan proses demokratisasi negara.

Ia menambahkan, pihaknya akan menolak dan menggagalkan segala upaya pemakzulan terhadap pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. "Kami menolak upaya-upaya yang mengganggu, menggagalkan, dan pemakzulan pemerintah yang sah, mulai tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat," ujarnya.

Hal tersebut diamini oleh Ketua DPP PKB HM Syaiful Bahri Anshori. Ia mencontohkan peristiwa reformasi tahun 1998 yang banyak memakan korban jiwa. "Kita tahu, upaya menyelamatkan demokrasi itu tidak mudah. Perlu dengan berdarah-darah, seperti tahun 1998 lalu, yang telah memakan korban jiwa," ujarnya.

Oleh karena itu, Syaiful Bahri mengharapkan seluruh elemen masyarakat tidak melakukan pemakzulan agar sejarah buruk tersebut berulang. "Oleh karena itu, saya senang dengan apa yang dilakukan FRI ini. Saya harap semua elemen masyarakat maju bersama kami agar proses perjalanan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com