Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Presiden Tak Sejalan dengan Janji Kampanye

Kompas.com - 05/03/2011, 13:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal pekan ini soal adanya parpol anggota koalisi yang melanggar kesepakatan koalisi karena mendukung pembentukan pansus angket pajak dinilai tak sejalan dengan komitmen pemerintah melakukan pemberantasan korupsi.  Presiden tak menyebut nama partai, namun lazim diketahui keduanya adalah Golkar dan PKS.

"Pidato Presiden kemarin dilakukan karena desakan Partai Demokrat soal adanya partai pendukung koalisi yang setuju atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak. Padahal, apa yang dilakukan partai pendukung koalisi sebenarnya konsisten dengan kampanye Presiden, yaitu agenda pemberantasan korupsi," kata pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, kepada Kompas.com, Sabtu (5/3/2011).

Dikatakan Airlangga, seharusnya Presiden dan juga Partai Demokrat mendukung pengungkapan mafia pajak. Airlangga menyayangkan sikap Presiden dan Partai Demokrat yang cenderung resisten terhadap usulan pansus angket pajak.

"Apa yang dilakukan pihak pro pansus angket pajak tidak mengkhianati komitmen koalisi. Malah, mereka membuktikan kepada publik komitmen pemberantasan mafia pajak dengan mendorong pembentukan pansus angket pajak," katanya.

Dilihat dari persepktif lain, pengamar politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, pidato Presiden adalah respon atas desakan politisi Partai Demokrat yang terlanjur kecewa dengan Golkar dan PKS.

"Ini menjadi back-up politik buat Demokrat sehingga tidak ada alasan bagi Golkar dan PKS yang sering berdalih bahwa mereka (terkait desakan untuk keluar dari koalisi) menunggu sikap Presiden," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com