Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Ogah Komentari Rencana Tender

Kompas.com - 04/03/2011, 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tender pembangunan gedung baru DPR RI rencananya akan dibuka awal Maret ini. Namun, Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak mau berkomentar mengenai hal ini. Dia menegaskan tanggung jawab publikasinya sudah diserahkan ke pimpinan DPR lainnya.

"Soal lelang kita sudah berbagi tugas. Sudah saya sampaikan kepada pimpinan, minta pimpinan yang lain bicara," katanya dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jumat (4/3/2011).

Tak hanya mengalihkan tanggung jawab memperjelas rencana pembangunan kepada pimpinan lain, politisi Demokrat ini malah memperjelas alasan dirinya menyerahkan tanggung jawab itu kepada empat pimpinan lainnya, yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan.

"Jadi jangan saya yang seolah-olah ngotot untuk membangung gedung. Saya sudah cukup memfasilitasi antara rakyat dan DPR. Kalau tidak ada, kan masyarakat enggak tahu. Nah, selama ini karena saya yang memfasilitasi, eh malah saya yang dikira ngotot. Lalu saya jalankan fungsi saya sebagai jubir, dihujat habis-habisan. Pimpinan dinilai punya kewenangan penuh untuk menentukan, padahal tidak seperti itu," tandasnya.

Pada Januari lalu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Pius Lustrilanang mengatakan proses pembangunan gedung baru DPR akan dilanjutkan kembali setelah masa reses berakhir. Menurutnya, tender pembangunan rencananya akan dibuka sekitar bulan Maret.

Gedung baru DPR RI diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 1 trilliun berdasarkan penghitungan ulang pada Oktober 2010. Pembangunan gedung baru DPR RI memang sempat tertunda beberapa waktu karena protes keras dari publik. Namun, pada Januari lalu, DPR dan Sekjend menetapkan tekad keras untuk segera merampungkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com