Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditolak, Dana Pemulangan TKI Rp 113 Juta

Kompas.com - 08/02/2011, 00:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terus memulangkan tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi ke Tanah Air setiap hari. Adapun proses pemulangan ratusan TKI bermasalah masih menunggu penyelesaian izin keluar dari Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (7/1/2011). Sebelumnya, dia didampingi pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Soenarno menerima rombongan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah yang ingin menyerahkan simbol hasil penggalangan Rp 1.000 untuk pemulangan TKI yang mencapai Rp 113,4 juta.

"Selama dua hari ini sudah ada pembicaraan bilateral di Jeddah antara pemerintah Indonesia dan Saudi yang dipimpin Kementerian Luar Negeri menyangkut pemulangan TKI di Saudi, terutama di Jeddah. Kesulitannya adalah exit permit dari Saudi," ujar Muhaimin.

Setiap warga negara asing wajib memiliki izin keluar dari pemerintah setempat. TKI mutlak memiliki izin ini untuk menjamin seluruh hak telah terpenuhi dan dia tidak memiliki utang apa pun kepada majikan.

Jembatan Al-Kandarah di Jeddah menjadi tempat tujuan warga negara asing yang ingin dideportasi dari Arab Saudi. Mereka ingin ditangkap aparat kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke tarhil (kantor imigrasi) untuk dideportasi.

Menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) per 18 Januari 2011, ada 214 WNI yang bertahan di bawah jembatan Al-Kandarah.

Namun, atas sumbangan dana dari Migrant Care tadi, Muhaimin tak bersedia menerima. Alasannya, Anis semestinya menyerahkan dana tersebut ke Kemlu yang memimpin proses pemulangan.

"Salah alamat kalau ke sini. Lagi pula, pemerintah punya anggaran khusus dan tahun lalu saja sudah memulangkan 20.000 orang dari Jeddah," ujarnya.

Sementara itu, Anis mengeluhkan sikap pemerintah yang belum juga memprioritaskan pemulangan TKI di Arab Saudi atau Mesir.

"Dari Mesir baru tiga TKI yang pulang. Begitu juga ratusan TKI yang masih ada di bawah jembatan di Jeddah. Yang kami dorong adalah pemulangan mereka," ujar Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com