Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akan Gelar Ratas Kasus Gayus

Kompas.com - 15/01/2011, 03:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (17/1/2011) mendatang akan memimpin rapat terbatas untuk menuntaskan kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan dan kasus-kasus penegakan hukum lainnya.

Rapat yang akan dihadiri oleh pihak dari Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi lainnya di luar pemerintah. Dari ratas itu diharapkan ada kerja sama secara terpadu untuk mengungkap tabir kasus mafia Gayus Tambunan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas di ruang VIP Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (14/1/2011).

Dalam keterangan pers itu, Djoko didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrif Arif.

Meskipun sebelum pesawat mendarat, pers diinfokan bahwa Presiden Yudhoyono yang akan memberikan keterangan, tetapi akhirnya Djoko yang memberikan keterangan. Saat keterangan pers dilakukan, Presiden Yudhoyono berada di salah ruang di ruang VIP Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma itu.

Ratas mendadak yang membahas perkembangan isu-isu strategis dan mendesak ditangani, di antaranya, soal mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Bank Century, dilakukan setibanya Presiden Yudhoyono mendarat dari kunjungan kerjanya di Jawa Timur.

Peserta rapat di antaranya menteri ekonomi yang menyertai kunjungan Presiden Yudhoyono, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.    

"Jadi, arahan Presiden setelah dengarkan laporan, Senin nanti akan ada ratas yang tidak hanya melibatkan kita di sini. Akan tetapi, juga melibatkan PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait yang bisa diajak untuk memecahkan kerangka bagaimana penegakan hukum di negara kita, terutama yang menjadi tuntutan masyarakat," ujar Djoko.

Presiden intervensi

Menurut Djoko, ratas pada Senin mendatang hanyalah salah satu rapat dari sekian banyak rapat yang berkali-kali dipimpin oleh Presiden Yudhoyono untuk membahas pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus Gayus dan Bank Century.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com