Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Buka Opsi Ajukan PK

Kompas.com - 23/12/2010, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mungkin saja akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan bebas mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman, Romli Atmasasmita oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, PK itu bisa diajukan jika ada alat bukti baru (novum). Demikian yang disampaikan Wakil Jaksa Agung Darmono, saat dihubungi wartawan, Kamis (23/12/2010).

"Ya bisa saja. Pokoknya nanti kalau ada yang bertolak belakang dengan hukum tentu bisa kami jadikan (novum) sebagai alasan untuk mengajukan PK," ucap Darmono ketika ditanyakan soal kemungkinan PK.

Kejaksaan Agung, lanjut Darmono, tidak akan terpengaruh pada putusan kasasi Romli dalam melanjutkan perkara Sisminbakum yang kini masih menyisakan dua tersangka utama yakni mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibjo.

"Saya kira faktanya lain. Jadi dalam perkara itu, masing-masing perkaranya itu hukumnya lain. Masing-masing tersangka juga beda, tidak serta merta terpengaruh pada putusan itu semua," ujarnya.

Romli pada Selasa (21/12/2010) lalu diputuskan bebas oleh MA karena tidak ada perbuatannya yang melawan hukum atau merugikan negara. Selain Romli, MA juga memutuskan Dirjen AHU lain yakni Syarifudin Manan pada hari ini. Namun, berbeda dengan Romli yang dibebaskan, Manan justru tetap harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun.

Perbedaan putusan MA ini diakui Darmono tidak bisa serta merta membuat Kejagung langsung mengajukan PK. "Kami kan dengar dulu bunyi putusannya bagaimana, perkembangan hukum itu nanti akan jadi pertimbangan kami yang penting tunggu dulu salinan putusannya," kata Darmono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com