Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudi: Menteri Jangan Ragu Terima Tiket

Kompas.com - 23/12/2010, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengimbau para menteri dan pejabat negara tidak ragu menerima tiket undangan menonton laga tim nasional Indonesia melawan Malaysia pada final Piala AFF.

Sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/12/2010), Sudi memberikan penjelasan kepada media massa bahwa kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri dalam pertandingan Piala AFF adalah sebagai undangan dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Bahwa kehadiran Presiden memberikan semangat kepada tim nasional, untuk dapat lebih memberikan semangat dan termotivasi," ujarnya.

Apalagi, menurut Sudi, royal box atau tribune kehormatan di Stadion Gelora Bung Karno memang tidak disewakan kepada publik dan dikhususkan bagi tempat menonton para undangan kehormatan.

"Tidak perlu dipermasalahkan karena royal box itu dikhususkan untuk para undanghan. Jadi sekali lagi para menteri dan pejabat lain tidak perlu ragu mendapat undangan untuk hadir menonton timnas kita," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengimbau pejabat negara yang mendapatkan tiket gratis menonton laga tim nasional Indonesia pada Piala AFF di Gelora Bung Karno Senayan untuk melapor ke KPK.

Jasin mengacu kepada Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas melarang pejabat negara menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun termasuk diskon, pemberian uang, entertainment, tiket pesawat dan akomodasi hotel, serta bentuk pemberian apa pun yang dapat diuangkan.

Menurut Jasin, tiket gratis pertandingan sepak bola pun termasuk dalam gratifikasi yang nilainya bisa diuangkan. Jasin meminta pejabat dan penyelenggara negara untuk taat hukum dengan segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK.

Presiden dan Ny Ani Yudhoyono dua kali menonton partai semifinal pertandingan Piala AFF ketika Indonesia melawan Filipina. Kehadiran Presiden itu beserta rombongan besar perangkat kepresidenan termasuk juga staf khusus presiden serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com