Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terdapat 150 Kabupaten Rawan Tsunami

Kompas.com - 01/11/2010, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah membuat peta indeks risiko bencana demi mengurangi jumlah korban jiwa jika terjadi bencana di kemudian hari. Pembuatan peta risiko bencana tersebut rencananya akan dimulai tahun depan.

"BNPB akan memetakan bekerja sama dengan pemerintah daerah peta risiko bencana untuk bencana besar. Akan diatur dalam tata ruang wilayah," ujar Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam jumpa pers di kantor BNPB, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Dikatakan Sutopo, peta indeks risiko bencana tersebut penting dimiliki pemerintah daerah sebagai acuan, mengingat sebanyak 175 kabupaten di Indonesia, kata Sutopo, merupakan daerah rawan bencana tinggi. "Yang sedang 150 dan yang rendah 95 kabupaten," tambahnya.

Adapun kabupaten yang dipetakan sebagai daerah rawan tsunami berjumlah 150 kabupaten. Sebanyak 150 kabupaten tersebut, kata Sutopo, meliputi kabupaten di sepanjang Pantai Barat Pulau Sumatera, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga sebagian Sulawesi. "Data pastinya 150 kabupaten saya tidak bawa," ucapnya.

Diharapkan, dengan adanya peta indeks risiko bencana tersebut, pemerintah daerah dapat menjadikannya acuan pembangunan dan pendidikan bencana bagi warganya. Dengan demikian, mengurangi korban jiwa dan kerusakan akibat bencana. "Karena di Indonesia itu ada sekitar 13 jenis bencana," imbuh Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com