Survei LSI: Publik Merindukan Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 12 tahun rontoknya ikon rezim Orde Baru, Presiden Soeharto, publik ternyata merindukan kembalinya sosok pemimpin macam Soeharto. Hanya 16,9 % dari responden yang merasa kondisi di era reformasi lebih baik.

Jauh lebih banyak, 44,5%, yang menyatakan justru kondisi di era Orde Baru lebih baik. Salah satu penyebabnya, reformasi yang sudah 12 tahun berjalan belum menguntungkan ekonomi rakyat. Mereka menganggap ekonomi di era Orde Baru bahkan  lebih baik.

Tapi tunggu dulu, itu sekadar hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan selama 1-5 Mei 2010, dengan 1.000 responden di seluruh Indonesia.

"Metode riset yang digunakan multi stage random sampling dan wawancara tatap muka dengan margin of error 3,2 %." ujar Direktur Eksekutif LSI, Denny JA, dalam keterangan persnya, Rabu (19/5/2010).

Menurut dia, mereka yang tak puas dengan reformasi ini cukup menyebar di berbagai level pendidikan, pendapatan dan teritori. Makin rendah tingkat pendidikan responden, semakin mereka tak puas dengan reformasi.

Di mata responden, reformasi lebih baik hanya untuk isu penegakan hukum dan kebebasan politik. "Keamanan, sosial, apalagi ekonomi, era Orde Baru dianggap lebih baik. Ini lampu kuning bukan hanya untuk pemerintahan SBY-Boediono, tapi juga bagi pejuang demokrasi," kata Denny.

Ia menafsirkan, publik memilih demokrasi tak hanya karena ingin kebebasan politik yang lebih besar dibandingkan di era Orde Baru. Publik ingin juga demokrasi membawa kemajuan ekonomi.

"Jika demokrasi tak kunjung berhasil membawa kemajuan ekonomi, bukan mustahil legitimasi atas sistem demokrasi itu sendiri yang dipertaruhkan," Denny menjelaskan.

Di banyak negara yang mengalami transisi demokrasi, imbuhnya, berkurangnya legitimasi demokrasi dapat membawa demokrasi menjadi berkurang kualitasnya secara perlahan. Bukan mustahil pula, mereka merindukan kembali tampilnya orang kuat yang tidak demokratis tapi bisa membawa kemajuan ekonomi.

"Memperingati dua belas tahun reformasi, patut direnungkan format politik demokrasi yang lebih membuat politik stabil, yang berujung pada kemajuan ekonomi," katanya.

Ia juga usul, electoral threeshold dalam Pemilu 2014 dapat dinaikan menjadi 5 %-7 % agar semakin sedikit partai politik di DPR. Ini dapat membuat politik di DPR lebih terkendali," katanya.

Pemerintah, imbuhnya lagi, harus juga lebih memberikan perlindungan kepada kementerian ekonomi agar tidak banyak diganggu oleh pertikaian politik.