Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilihan Ketua Umum PDI-P Dimulai Medio Desember

Kompas.com - 20/11/2009, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rakernas VII PDI-P, Jumat (20/11), telah tuntas membahas mekanisme penyelenggaraan Kongres III PDI-P pada April tahun depan sebagai puncak pemilihan ketua umum baru. Sekjen PDI-P Pramono Anung mengatakan, pemilihan ketua umum sendiri dimulai dari daerah pada medio Desember 2009.

"Untuk memilih ketum mulai dari tingkat cabang. Mereka memutuskan dalam forum konferensi cabang untuk menentukan calon ketua umum yang diusung cabang yang bersangkutan," ujarnya seusai Rakernas berlangsung.

Proses pemilihan di cabang akan berakhir hingga pertengahan Februari 2010. Sejak itu, proses dilanjutkan di konferensi daerah yang berlangsung di tingkat provinsi hingga awal Maret 2010. Pramono menegaskan bahwa sistem yang dianut partai bukanlah keputusan orang per orang sebagai perwakilan, melainkan keputusan bersama di tingkat cabang ataupun provinsi.

"Perwakilan tersebut nanti hanya menyampaikan keputusan cabang atau provinsi, bukan memutuskan. BAP yang berisi keputusan yang mengikat," lanjutnya.

Menurut Pramono, mekanisme seperti ini dapat meminimalisasi terjadinya politik uang karena kewenangan keputusan ada di dalam forum.

Mega maju lagi?

Pramono juga menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi ketua umum baru nantinya akan terpilih sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk jika Megawati yang terpilih lagi.

Bagaimanapun, lanjut Pramono, selama di bawah kepemimpinan Mega, PDI-P dikenal sebagai partai yang memiliki soliditas tinggi dan konsisten pada sikapnya.

"Kalau ada daerah yang sudah sampaikan aspirasi, itu seperti dari organisasi sayap kepada Ibu Mega. Kami tak berandai-andai, tapi PDI-P akan tetap solid," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com