Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas: Pemanggilan untuk Terlapor Anggodo

Kompas.com - 20/11/2009, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo mengaku dimintai keterangan terkait rekaman sadapan milik KPK yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Anggodo Widjojo.

"Polisi butuh keterangan Anggodo (sebagai) terlapor," ucap Budiman seusai memberikan keterangan di Mabes Polri, Jumat (20/11). Selain harian Kompas, penyidik juga memanggil redaktur media Seputar Indonesia (Sindo) untuk dimintai keterangan.

Namun, pernyataan Budiman tersebut berbeda dengan surat panggilan yang diterima pihak Sindo. Redaktur Pelaksana Sindo Nevi Hetaria, seusai memberikan keterangan di Mabes Polri, mengatakan bahwa pemanggilan terkait laporan Anggodo dan Indra Syahnun Lubis.

Budiman menjelaskan, substansi pertanyaan penyidik hanya seputar pemberitaan Kompas pada 4 November 2009 tentang transkrip rekaman. "Ditanya apakah benar transkrip rekaman dimuat di Kompas pada 4 November 2009? Saya katakan benar. Hanya itu saja," kata dia.

Menurut Budiman, penyidik kemungkinan hanya memanggil perwakilan Kompas dan Sindo untuk mendapatkan keterangan terkait rekaman sadapan antara Anggodo dan pejabat kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pihak lain.

"Kalau semua koran dipanggil, jawaban akan iya. Penyidik bilang Kompas oplahnya paling besar dan Sindo cukup besar," tambahnya.

Menurutnya, kepolisian mempunyai hak meminta keterangan untuk menangani suatu perkara. "Saya menghormati otoritas kepolisian untuk meminta keterangan dari saya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com