DPR: Tak Ada Pelarangan Siaran Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I Max Sopacua menegaskan, wacana yang disuarakan DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan soal pelarangan siaran langsung persidangan. Max mengaku, ia yang pertama kali melontarkan pertanyaan kepada KPI mengenai maraknya siaran langsung persidangan.

"Dalam dunia jurnalistik ada prinsip cover both side. Yang diinginkan dari KPI, bagaimana bisa memanfaatkan lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan lain-lain untuk menyalurkan berita berimbang agar masyarakat tidak terkontaminasi sepihak dari berita satu media saja," kata Max, Senin (16/11) di Gedung DPR, Jakarta.

Ia berharap, KPI bisa bermain peran untuk memberikan perimbangan pemberitaan. "Bagaimana kita lihat hal-hal tidak senonoh disiarkan begitu saja. Bagi TV yang ingin naik rating baik saja. Tapi buat orang di desa, mereka butuh informasi yang berimbang. Intinya, bukan soal pelarangan. tapi bagaimana bisa berimbang," ujarnya.

Untuk itu, tambah politisi Demokrat ini, Komisi I tengah melakukan pembahasan dengan TVRI agar lebih agresif dan menggagas perubahan.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Ahmad Muzani, mengatakan, pada RDP pekan lalu KPI menyatakan tengah mematangkan peraturan mengenai prosedur siaran langsung. Alasan yang dikemukakan berdasarkan siaran sidang kasus pembunuhan Nasrudin yang menghadirkan Antasari Azhar sebagai terdakwa.

Tayangan itu dinilai tak layak disiarkan karena berisi kesaksian-kesaksian vulgar. Akan tetapi, Muzani khawatir sidang Antasari hanya dijadikan pintu masuk untuk melakukan pelarangan secara keseluruhan. "Kalau prinsipnya membatasi yang terlalu vulgar, Komisi I setuju. Tapi kami khawatir, bukan karena kasus (sidang Antasari) saja, melainkan hanya dijadikan pintu masuk untuk pelarangan," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini.

Seperti diketahui, pekan lalu muncul wacana bahwa KPU akan melakukan pelarangan terhadap siaran langsung persidangan menyusul maraknya live oleh sejumlah stasiun televisi swasta.