Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendarman: Mundur Tergantung dari Presiden

Kompas.com - 04/11/2009, 10:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan bahwa soal mundur atau tidak mundurnya dia dari jabatan Jaksa Agung, semuanya tergantung dari Presiden. "Karena yang mengangkat dan menurunkan saya, Bapak Presiden," katanya di Jakarta, Rabu (4/11).
     
Sebelumnya, sejumlah LSM menuntut Jaksa Agung dan Kapolri untuk mundur dari jabatannya seiring terkuaknya rekaman KPK yang menyebut-nyebut sejumlah oknum pejabat di lembaga penegak hukum tersebut terlibat dalam pembicaraan yang diduga merekayasa kasus dua pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.
    
Hendarman menambahkan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait jabatannya itu. "Jadi, saya terserah beliau (Presiden). Kalau saya dimundurin, berarti Tuhan telah menghendaki saya untuk istirahat," katanya.
     
Ketika ditanya wartawan mengenai permintaan mundur dari jabatannya secara pribadi, Hendarman menolak memberikan komentar. "Saya hanya taat asas dan prosedur karena bagi saya secara pribadi tidak meninggalkan gelanggang colong playu (melarikan diri dari permasalahan)," katanya.
     
"Pokoknya semua masalah akan saya hadapi, akan saya selesaikan sesuai prosedur yang ada," tuturnya.
     
Dia juga mengatakan, Kejagung siap menerima rekomendasi apa pun dari tim pencari fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra. "Kalau TPF nanti memberikan suatu rekomendasi, tentunya saya akan menindaklanjuti," katanya.
     
Dalam kesempatan itu, Hendarman menyampaikan, TPF sudah mengagendakan pemanggilan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. "Kamis, Ritonga dipanggil TPF, gelar perkaranya tergantung TPF. Kalau TPF minta gelar perkara Jumat, saya siap, jaksanya juga sudah saya minta untuk menyiapkan," katanya.

"Kalau saya kan sudah mendengar Pak Ritonga klarifikasi, Pak Wisnu Subroto (mantan Jamintel) sudah saya klarifikasi, bagaimana nanti tinggal TPF melihat hasil rekaman itu dengan kedua orang itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com