Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keselamatan Chandra dan Bibit Dipertanyakan

Kompas.com - 03/11/2009, 20:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya khawatir, kliennya, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, tidak mendapatkan perlindungan seusai pembacaan transkrip dan memperdengarkan rekaman.

"Saya khawatir, setelah mendengar rekaman, Chandra tidak dalam posisi dilindungi," kata Bambang seusai mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/11).

Pernyataan Bambang tersebut terkait dengan isi rekaman percakapan antara adik koruptor Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo, dengan sejumlah pejabat penegak hukum yang menyebutkan Chandra bakal dipateni (dibunuh). Bambang menyebut bahwa Anggodo akan me-"Munir"-kan Chandra. Pengacara meminta agar pihak kepolisian secepatnya membebaskan Chandra dan Bibit karena tidak ada alasan untuk menahan kliennya tersebut dalam kurun waktu lama.

Menurut Bambang, bukti rekaman percakapan yang digelar di MK menunjukkan adanya skandal besar dalam penegakan hukum yang melibatkan lembaga penegak hukum.

Bukti skandal besar penegakan hukum, yakni polisi tidak menetapkan Anggodo dan Ade Raharja sebagai tersangka, sedangkan Ari Muladi tetapkan menjadi tersangka dengan dugaan pemerasan. Padahal, Anggodo berstatus sebagai penyandang dana yang akan memberikan uang kepada pimpinan KPK melalui Ari Muladi dan Ade Raharja.

Selain itu, Bambang menuturkan bahwa seluruh rangkaian rekaman menunjukkan upaya rekayasa yang sistematis secara bersama-sama dari sejumlah orang yang terlibat pada rekaman. Meski demikian, Bambang mengungkapkan bahwa oknum yang terlibat pada rekaman bersama Anggodo menargetkan KPK juga mengalami delegitimasi, dan kriminalisasi kewenangan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com