Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekaman Tunjukkan Mafioso Penegak Hukum Berlapis-lapis

Kompas.com - 03/11/2009, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekaman percakapan Anggodo Widjojo dan sejumlah orang yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11), menunjukkan masih tebalnya lapisan mafioso penegakan hukum di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung.

Sejumlah nama pejabat hukum di Mabes Polri dan Kejagung yang disebut-sebut dalam rekaman menunjukkan keterlibatan masing-masing dalam kasus ini. Anggodo sebagai pemain utama berhubungan dengan lingkaran mafioso penegakan hukum.

Sebut saja dari lingkaran Gedung Bundar, nama mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang kala itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), serta Jaksa Irwan Ritonga. Anggodo kerap berhubungan langsung dengan Wisnu.

Bahkan, kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menyebutkan Wisnu sebagai rekan Anggodo dalam menyusun skenario pelemahan KPK ini. Lalu, Ritonga dan Irwan berperan cantik. Dari oknum-oknum di Gedung Bundar ini, Anggodo kemudian dihubungkan dengan lingkungan Trunojoyo, sebutan untuk Mabes Polri.

Dari lingkungan ini, tersebut nama Kabareskrim Komjen Susno Duadji serta sejumlah nama penyidik, yaitu Benny, Parman, Gupu, dan Dik Dik. Nama terakhir identik dengan nama Wakabareskrim Irjen Dik Dik Mulyana.

Susno disebut mendukung upaya ini jika Chandra dan Bibit ditahan. Bahkan, telah menyiapkan pasukan penyidik dan skenarionya. Tak hanya dari kalangan aparat penegak hukum, para pengacara dan lembaga independen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dilibatkan.

Anggodo berkali-kali berhubungan dengan Kosasih, pengacara Anggodo, dan Bonaran Situmeang, pengacara Anggoro Widjojo, abangnya. Bayarannya sampai miliaran. Sementara itu, terdapat pula seseorang bernama Ketut dari LPSK. Ketut dimintai Anggodo seputar perlindungan saksi Ary Muladi dan Edi Soemarsono.

"Mereka semua dengan sengaja merencanakan menargetkan beberapa pimpinan KPK, Bibit dan Chandra, keduanya cocok. Transkrip mengonfirmasi fakta bahwa dua orang inilah yang jadi target," tutur salah satu kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Wijayanto. "Inilah yang saya sebut skandal penegakan hukum di sini," tegasnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com