Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teten: Saya Menolak Masuk Tim

Kompas.com - 02/11/2009, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki tidak masuk di dalam jajaran anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Penahanan Pimpinan KPK. Hal itu sempat memunculkan pertanyaan mengingat Teten adalah salah satu tokoh yang bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam.

"Sebenarnya tim ini ingin sekali Teten itu masuk di dalam tim, tetapi informasi yang diperoleh, Teten sendiri tidak bersedia. Namun, Teten bersedia untuk membantu," kata Ketua TPF Adnan Buyung Nasution dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Jakarta, Senin (2/11) siang.

Teten yang dihubungi secara terpisah membenarkan hal tersebut. "Saya memang menolak untuk masuk," kata Teten.

Kenapa? "Ya, banyak kerjaan lah. Biar saya di luar saja. Saya kira kawan-kawan di dalam sudah cukup," jawabnya diplomatis.

Selanjutnya, Teten pun membagikan hasil pertemuannya dengan sejumlah LSM terkait dengan kasus itu. Menurut Teten, usul yang dilahirkan dalam pertemuan itu adalah agar tim independen diberikan mandat berupa "Melakukan pengujian penggunaan kewenangan dari Kejaksaan Agung, Polri dan KPK sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Bank Century, PT Masaro, dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan itu".

Adapun usulan metode pengumpulan fakta, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi terdiri atas empat hal, yakni:

  1. Meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan
  2. Mengakses dan memeriksa dokumen
  3. Melakukan analisis dan rekomendasi
  4. Melaporkan kepada Presiden dan publik

Sementara itu, berkaitan dengan keanggotaan TPF, direkomendasikan anggota yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam rekomendasi ini adalah Syafei Maarif, MM Billah, Anies Baswedan, Zumrotin, Teten Masduki, Asmara Nababan, Kamala Chandrakirana, Nursyahbani, Bambang Widodo Umar, Danang Widoyoko, Alfon S Lemau, Saldi Isra, Smita Notosusanto, dan Hendardi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com